Written by widodo
Jumat, 31 Juli 2009


BATAM, TRIBUN
– Proses rekapitulasi ulang di empat kelurahan di Batam, Kamis (29/7) belum rampung benar. Namun Herlini Amran, calon anggota DPR RI terpilih versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap yakin menang.

“Jumlah suara mungkin sedikit ada perubahan, tapi tidak akan mengubah posisi jumlah suara terbanyak,” ungkapnya ketika dihubungi.

Dia mengungkapkan, pihaknya bersama kader PKS telah berkomitmen bahwa apa pun yang terjadi pada hasil pemilu tidak boleh tidak boleh dijadikan masalah.

Hingga pukul 23.00 WIB, petugas belum merekap hasil penghitungan ulang. Rencanya penghitungan akan kembali dilanjutkan pagi ini.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menghitung ulang surat suara hasil pemilihan legislatif di 167 tempat pemungutan suara (TPS) di Batam.

Empat kelurahan yang dilakukan penghitungan ulang adalah Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Sungai Langkai, KelurahanTembesi dan Kelurahan Tiban Indah.

Penghitungan ulang ini langsung disaksikan oleh dua hakim dari Mahkamah Konstitusi (MK), Prof DR Arsyad Sanusi SH MHum dan Prof DR Maria Inrati SH Mhum, serta anggota KPU Pusat Abdul Aziz, Ketua KPU Provinsi Kepri Den Yelta dan anggota Panswalu Kepri dan Batam.

Di kantor KPUD Batam, tiga mobil anti huru-hara dari Polda Kepri disiagakan di depan kantor KPU. Terlihat beberapa anggota Brimob bersenjata lengkap dan Satgas PDIP ikut mengamankan penghitungan suara kembali oleh KPU.

Namun hingga tadi malam, KPU Batam baru menyelesaikan penghitungan suara per TPS. Untuk hasil rekap keseluruhannya, penghitungan rencananya kembali akan dilanjutkan Jumat (31/7) hari ini mulai pukul 07.00 Wib.

Hakim MK Prof DR Arsyad Sanusi SH mengatakan dilakukannya penghitungan ulang sesuai putusan MK ini karena pemohon dan termohon dalam persidangan sama-sama membawa bukti kuat, sehingga MK meragukan berkas-berkas bukti hasil penghitungan usara tersebut dan diputuskan untuk melakukan penghitungan ulang.

Mekanismenya penghitungan ulang ini setelah selesai dan sudah memiliki hasilnya, KPU Batam langsung melaporkannya ke KPU Pusat. Selanjutnya dari KPU Pusat langsung menyerahkan ke MK, kemudian dari MK ini baru dilakukan peninjauan dari penghitungan ulang dan langsung diputuskan.

“Ini kan putusan sela yang dipermasalahkan, untuk itu segera mungkin KPU Batam langsung melaporkan ke KPU pusat hasilnya itu dan kemudian diserahkan ke MK untuk menetapkan putusan akhir,” ujar Arsyad.

Dikatakan Arsyad satu suara sangat berharga dan bernilai dimata hakim Konstitusi. Karena itu surat suara adalah hak konstitusi WNI yang notabane harus wujudkan, dijamin, dilindungi, ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Nampak beberapa saksi dari beberapa parpol ikut menyaksikan jalannya penghitungan ulang tersebut. Bahkan beberapa pengurus PAC dari beberapa Parpol ikut menyaksikan penghitungan suara. Namun beberapa pengurus parpol terpaksa kembali setelah KPU Batam melanjutkan penghitungan suara untuk esok harinya.

Penghitungan suara per TPS belum seluruhnya direkap. Namun dari beberapa TPS sudah disalin di teli. Hasil rekap keseluruhan dari beberapa kecamatan akan dihitung kembali dan diharapkan diselesaikan Jumat ini.

Ketua DPD PDIP Provinsi Kepri, Soerya Respationo mengatakan sudah memerintahkan ke DPC PDI Perjuangan menyiapkan saksi. “Kita menyiapkan saksi sebanyak mungkin untuk menyaksikan perhitungan surat suara tersebut,” kata Soerya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Firman Jaya Daeli menyambut baik putusan MK yang mengabulkan permohonan PDI Perjuangan atas perhitungan suara di Batam.

Untuk tingkat DPR-RI, Provinsi Kepri hanya mendapat tiga jatah kursi. Berdasarkan penetapan KPU, saat ini yang duduk mewakili Kepri dari Partai Golkar satu kursi, Partai Demokrat satu kursi dan Partai PKS satu kursi. Sedangkan di urutan keempat adalah Partai PDI Perjuangan.

Firman mengatakan pada dasarnya putusan MK ini merupakan putusan yang baik bagi partai politik yang merasa dirugikan. Putusan MK ini sekaligus memberi solusi karena proses pemungutan suara pada pemilihan legislatif 9 April lalu, terjadi pelanggaran yang sistematis. MK yang berwenang memberi putusan telah mengabulkan permohonan PDI Perjuangan dan memerintahkan penghitungan ulang di Batam.

Firman menjelaskan dengan penghitungan ulang itu, maka suara yang akan dipakai secara sah adalah hasil penghitungan ulang bukan suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum saat ini.
Dengan keluarnya putusan MK ini, Firman meminta semua pihak agar dapat menerima dan menghargai putusan tersebut. (bur/apr/hat/elc)

sumber : Tribun Batam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here