JAKARTA–METRO; Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas bersama Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) terus mematangkan ujian nasional (UN) meski putusan Mahkamah Agung (MA) seputar kasasi penolakan ujian itu masih menimbulkan perdebatan. Bahkan, naskah soal UN sudah jadi dan tinggal dicetak.

Kepala Balitbang Depdiknas Mansyur Ramli mengatakan, putusan MA tentang UN tidak berpengaruh terhadap penyusunan naskah soal.

Soal-soal tersebut sudah selesai disusun. Penyusunan naskah soal dilakukan guru, dosen perguruan tinggi (PT), dan pakar pendidikan. Setelah soal disusun, Balitbang akan menyerahkan kepada BSNP untuk diuji-cobakan. Kemudian, soft copy soal bakal diserahkan ke perguruan tinggi untuk dicetak.

“Kami sedang berkordinasi dengan majelis rektor perguruan tinggi negeri (MRPTN). Sebab, tahun ini yang menangani pencetakan hingga pendistribusian soal adalah perguruan tinggi,” terangnya, kemarin. Dengan selesainya penyusunan soal, kata Mansyuri, tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakan ujian tersebut.

Mansyur menjelaskan, soal UN 2010 standar dengan soal 2009. Tingkat kesulitan soal UN hampir sama dengan tahun ini. Hal itu disesuaikan dengan kemampuan siswa saat ini. “Memang sudah ada peningkatan guru dan sarana dan prasarana, namun kami masih sesuaikan dengan kemampuan siswa,” jelasnya. Tingkat kesulitan soal bakal dinaikkan untuk UN 2011.

Karena itu, pihaknya berharap siswa dapat menjawab soal UN. Sebab, bobot soal telah disesuaikan dengan standar minimal pendidikan.
“Artinya, soal itu bisa dijawab oleh siswa di daerah terpencil sekalipun. Ibarat lompat tinggi, kami pasang meteran. Bagi siswa sekolah unggulan, bisa lompat lebih tinggi. Demikian pula siswa sekolah biasa juga bisa melalui meteran tersebut,” paparnya.

Karena tingkat kesulitan soal sama dengan tahun lalu, Depdiknas berharap target kelulusan UN meningkat. Apalagi, standar nilai minimal rata-rata UN 2010 sama dengan tahun ini. Atau, tidak ada kenaikan. Yaitu, 5,5. Tahun lalu, tingkat kelulusan peserta didik untuk jenjang SMA mencapai 90 persen. Paling tidak, kata Mansyur, target kelulusan bisa mencapai 92 persen. Demikian pula target kelulusan untuk jenjang SMP juga dinaikkan dua persen.

Balitbang mengimbau agar seluruh provinsi segera mengirim data peserta UN ke Depdiknas. Sebab, jumlah tersebut bakal disesuaikan dengan pencetakan naskah soal.

Bagus tapi Belum Matang

Keputusan MA atas penyelenggaraan UN terus menuai kontroversi. Ibarat buah simalakama, diterapkan salah tidak dilaksanakan pun menjadi masalah. Di negara-negara lain, UN dipakai untuk mengukur standar mutu pendidikan.

Bedanya, di negara-negara yang menerapkan UN, sarana penunjang pendidikan yang ada bagi setiap sekolah memiliki kualitas yang kurang lebih sama. “Tidak adil kalau semua sekolah disamaratakan, antara sekolah di desa dan di kota,” ungkap anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran, Minggu (29/11).

Menurut politisi PKS ini, UN yang diterapkan di Indonesia sebenarnya memiliki tujuan yang bagus untuk melihat standar mutu pendidikan di Indonesia. “Sayangnya belum disiapkan secara matang,” tamba Herlini.

Oleh karenanya, menurut Herlini, saat ini belum tepat kalau UN dijadikan satu-satunya standar untuk menentukan kelulusan siswa. Ketika pemerintah sudah mampu meningkatkan kualitas pendidik dan memberikan sarana yang penunjang pendidikan di semua daerah barulah UN bisa diterapkan.

Solusinya, tambah anggota dari Dapil Kepri ini adalah dinas pendidikan provinsi, dan sekolah juga diberi hak untuk membuat soal ujian.

“Tentu dengan pengawasan orang yang ahli,” tambahnya. Selain itu, dana APBN yang mencapai Rp200-an triliun ini jangan sampai bocor sehingga fasilitas pendidikan bisa merata di setiap daerah.
“Kalau tidak punya standar susah juga kita karena mutu tidak bisa diukur,” pungkasnya. (kit/dyn/jpnn/oz/int)

Sumber: Metro Siantar
Senin, 30 November 2009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here