Written by Redaksi Web
Monday, 30 November 2009 11:15

Keputusan Mahkamah Agung atas penyelenggaraan Ujian Nasional terus menuai kontroversi. Ibarat buah simalakama, diterapkan salah tidak dilaksanakan pun menjadi masalah. Di negara-negara lain Ujian Nasional dipakai untuk mengukur standar mutu pendidikan. Bedanya, di negara-negara yang menerapkan UN, sarana penunjang pendidikan yang ada bagi setiap sekolah memiliki kualitas yang kurang lebih sama.

“Tidak bisa disamaratakan begitu. Antara sekolah di desa dan di kota kan ada perbedaan fasilitas,” kata anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran di Jakarta, Minggu (29/11). Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, UN a sebenarnya memiliki tujuan yang bagus untuk melihat standar mutu pendidikan di Indonesia. “Sayangnya belum disiapkan secara matang.”

Pandangan senada datang dari guru besar hukum tata negara dan administrasi negara Universitas Parahyangan Prof Dr Asep Warlan Yusuf. “Pemerintah harus mencari novum (bukti baru) untuk upaya peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang melarang Ujian Nasional (UN). Novum baru bisa disebut kuat bila pemerintah membuktikan kualitas pendidikan dari Aceh sampai Papua merata. UN dianggap keliru oleh MA lantaran standar kualitas pendidikan di Jakarta yang well informed dengan yang di ujung Papua disamakan,” ujarnya di Bandung, kemarin.

Padahal menurutnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan antara daerah yang satu dengan yang lain di Indononesia, khususnya di kawasan perkotaan dan pedesaan, memang tidak sama. Untuk itu, dalam kasasi MA pemerintah juga dituntut memperbaiki sarana, prasarana dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia dulu. Jika M Nuh berdalih gugatan warga negara itu dilakukan tahun 2006 dan diputuskan tahun 2007 sebelum ada keputusan 20 persen APBN untuk anggaran pendidikan, Asep mengaku itu baru ikhtiar atau usaha. Belum cukup kuat untuk dijadikan novum.

“Itu bukan temuan baru. Baru ikhtiar. Pendidikan yang didanai belum tercapai tujuannya. UN-nya tetap dipermasalahkan. Kalau sarana masih belum merata, pengujian serahkan pada masing-masing sekolah. Sehingga bukan hanya muridnya saja yang dihukum, sekolah, Pemda bahkan pemerintah pusatnya juga kena hukuman. Kalau UN kan hanya menghukum muridnya. MA melihat itu nggak fair,” paparnya.

Kepala Humas Komunikasi dan Informasi Departemen Pendidikan Nasional M Muhadjir justru menilai sebaliknya. Menurut dia, UN masih diperlukan salah satunya untuk menghindari dalam proses belajar mengajar ada guru-guru yang memberikan nilai secara subjektif. “Ada istilah ‘obral nilai’,” katanya.

Tepuk Tangan

Kalangan wali siswa sendiri menyambut baik wacana penghapusan UN. “Saat kami menyampaikan putusan MA itu mereka bertepuk tangan gembira,” ujar Kepala Sekolah SMA PGRI 1, Asef Kahlan Husen. Asef sendiri menanggapi dingin keputusan MA itu. “Ketika UN itu dijadikan sebagai media untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, saya sangat setuju. Mestinya, tingkat pusat hanya menyantumkan daftar nilai ujian semata, adapun keputusan menjadi wewenang Sekolah.”

Wakil Manajemen Mutu, SMUN I Subang, Supendi memaparkan, kalaupun UN tetap diberlakukan, pihaknya mengaharapkan bukan menjadi penentu kelulusan. “Karena sekolah lebih tahu, bagaimana siswa-siswinya. Dari berbagai kasus, terbukti mereka yang tidak lulus itu, bukan berarti mereka bodoh,” katanya.

SUMBER: HARIAN GLOBAL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here