By Republika Newsroom
Kamis, 24 Desember 2009 pukul 13:44:00

BATAM–Partai Keadilan Sejahtera(PKS) mendorong penggantian Ujian Nasional menjadi Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) mulai tahun 2011, karena UN masih akan dilakukan pada tahun 2010. “Fraksi PKS di DPR menginginkan UN untuk SMA dan SMP diubah menjadi UASBN, seperti SD,” kata anggota Komuisi X DPR dari Fraksi PKS Herlini Amran di Batam, Kamis.

Herlini Amran mengatakan PKS menolak UN tetap diberlakukan sebagai satu-satunya standar kelulusan siswa. Sebagai solusi, PKS menawarkan UASBN. Perbedaan UN dengan UASBN, kata dia, adalah jika pada UN semua soal dari pemerintah pusat, maka dalam UASBN, pertanyaan dari pemerintah daerah juga dimasukkan dalam ujian.

Menurut dia, UASBN lebih ideal, karena memasukkan soal dari pemerintah daerah dalam ujian akhir. “Pertanyaan dari pemerintah pusat tetap harus ada sebagai standar nasional, tapi, sebaiknya tidak 100 persen,” kata dia.

Mengenai persentase soal lokal dan pusat, ia mengatakan terserah. “Bisa saja 25 persen dari pusat sedangkan 75 persen dari daerah, atau berapa saja, tidak masalah, asal ada keterwakilan soal dari pusat dan daerah,” kata dia.

PKS bersikap menolak UN sebagai satu-satunya standar kelulusan siswa. Namun, karena Menteri Pendidikan Mohammad Nuh tetap bersikukuh melaksanakan UN pada 2010, dan dana sudah disiapkan, maka PKS mendorong UASBN pada 2011. “Karena UN tetap dilaksanakan pada 2010, maka kita harap UASBN bisa pada 2011,” kata dia.

Sementara itu, Tim Advokasi Korban Ujian Nasional meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh terkait dengan tetap akan dilakukannya UN pada tahun 2010 . Menurut Juru Bicara Tim Advokasi Korban UN, Haris, jika Mendiknas tetap menyelenggarakan UN maka tindakan tersebut bertentangan dengan putusan hukum dan akan membangun citra buruk pada program 100 hari Presiden Yudhoyono.

Ia menegaskan, pada tanggal 14 September 2009, Mahkamah Agung telah menolak kasasi pemerintah dan dengan demikian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta terkait dengan gugatan terhadap Ujian Nasional. Isi putusan PN Jakpus terkait gugatan tersebut pada 21 Mei 2007 antara lain menyatakan bahwa pihak tergugat (pemerintah) telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya yang menjadi korban UN.

Selain itu, putusan Pengadilan bernomor 228/Pdt. G/2006/ PN. JKT.PST itu juga memerintahkan tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana-prasarana sekolah, dan akses informasi yang lebih lengkap sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN lebih lanjut. Pengadilan juga memerintahkan tergugat untuk meninjau kembali sistem pendidikan nasional.

Tim Advokasi Korban UN untuk itu meminta Presiden meninjau kembali sistem pendidikan nasional dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan menghapus pasal yang menyebutkan UN sebagai syarat kelulusan (Pasal 72).ant/kpo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here