Jakarta, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS Ahmad Zainuddin menilai bahwa Mendiknas telah melampaui kewenangannya serta melanggar UU No 20/2003 tentang Sisdiknas dengan tetap berkeras melaksanakan Ujian Nasional (UN).

“Pemerintah dalam hal ini Mendiknas telah melampaui batas kewenangan dan melanggar UU Sisdiknas. Pemerintah juga telah melanggar peraturannya sendiri PP No.19 tahun 2005 yang menyatakan bahwa UN bukan satu-satunya penentu kelulusan peserta didik,” kata Zainuddin di Gedung DPR Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, meski mendapat kecaman dari berbagai pihak, pemerintah bersikeras akan melaksanakan Ujian Nasional(UN). Bahkan pada rapat kerja dengan Komisi X yang salah satunya membidangi pendidikan, Mendiknas Mohamad Nuh memajukan agenda ujian dua pekan lebih awal.

Rencana Mendiknas itu dinilai Zainuddin telah melewati batas kewenangannya. Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 Pasal 58 ayat 1 menyatakan bahwa “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”.

Sementara ayat 2 menyatakan, “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala…. “

Anggota DPR dari Dapil Jakarta Timur ini menjelaskan bahwa implikasi pelaksanaan UN telah banyak memakan korban dan hal itu terlihat dari beberapa kasus yang muncul setelah UN dilaksanakan.

Berdasarkan catatan PKS, lanjut Zainuddin, muncul beragam persoalan mulai dari praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh peserta didik dan oknum pendidik, setiap sekolah berlomba-lomba meluluskan peserta didik sehingga cenderung menempuh berbagai cara, beban psikologis peserta didik, carut-marutnya distribusi materi UN dan adanya pelanggaran prosedur.

“Bahkan ada yang sampai pada taraf keputusasaan peserta didik untuk hidup. Tentu ini dampak buruk yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

Namun demikian, meski UN akan tetap dilaksanakan, Zainuddin mendesak pemerintah agar sungguh-sungguh menyelenggarakan UN secara kredibel dan akuntabel guna memperoleh hasil evaluasi belajar yang benar-benar murni tanpa adanya kecurangan dan rekayasa.

“Pemerintah wajib membenahi sistem evaluasi peserta didik dan memperhatikan kondisi objektif kualitas pendidikan di berbagai daerah. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pelaksanaan UASBN atau EBTANAS dengan soal yang proporsional,” ujar Zainuddin yang juga Ketua DPP PKS itu. (ant)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here