Rabu, 23 Desember 2009

BATAM CENTER (BP) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menyatakan menolak terhadap pelaksanaan ujian nasional (UN) 2010. Meski begitu, anggota fraksi mengaku tak bisa berbuat banyak, karena UN 2010 masih akan tetap dilaksanakan.

Pernyataan sikap ini disampaikan oleh anggota Fraksi PKS yang juga anggota Komis X DPR RI, Herlini Amran, saat menggelar reses di Batam, Selasa (22/12). Herlini menilai, pelaksanaan UN sebagai satu-satunya syarat kelululusan siswa sangat tidak adil.

”Kalau UN untuk mengejar kualitas itu tidak masalah. Tapi kalau UN dijadikan satu-satunya pengukur setandar kelulusan siswa, itu sangat tidak adil,” kata Herlini.

Kata Herlini, jika pemerintah tetap memberlakukan UN, maka harus ada mekanisme dan sistem yang diganti. Misalnya soal komposisi soal. Pelaksanaan UN, kata Herlini, harus mengadopsi konsep UASBN, yakni soal-soal UN terdiri dari soal dari pusat sebanyak 25 persen dan 75 persen soal dibuat oleh pemerintah daerah yang melibatkan pengajar dan dinas pendidikan setempat.

”Supaya lebih adil. Sebab kita tidak bisa menyama-ratakan kualitas pendidikan di daerah kota dengan di pedalaman atau pulau,” kata politisi berjilbab ini.

Selain itu, Herlini juga menyampaikan, kalaupun pemerintah tetap menerapkan UN, maka pemerintah harus memenuhi elemen-elemen standarisasi pendidikan nasional. Meliputi fasilitas sekolah, sarana-prasarana, kualitas guru, kurikulum dan lain sebagainya.

Didampingi Ketua DPW PKS Kepri Wildan Hadi Purnama, Herlini mengatakan, Komisi X akan melakukan sidak terhadap persiapan UN yang rencananya akan dilaksanakan pada Maret 2010 mendatang.

Dalam kesempatan tersebut Herlini juga menyoroti penggunaan anggaran pendidikan nasional. Menurutnya, anggaran 20 persen dari APBN hendaknya difokuskan untuk pembangunan sarana dan peningkatan kualitas pendidikan. Sehingga gaji guru tidak termasuk dalam anggaran ini.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Kepri Wildan Hadi Purnama mengatakan, dalam resesnya di Kepri kali ini, Herlini akan mengunjungi beberapa daerah. Antara lain Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang.

”Selain bersilaturahmi, kami berharap reses ini benar-benar menjadi sarana efektif untuk menjaring aspirasi masyarakat,” kata Wildan. (a)

Sumber : BatamPos.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here