Sumber : BatamPos.co.id

Sabtu, 26 Desember 2009
Reses DPR RI di Tanjunguban

Herlini Amran, anggota DPR RI Dapil Kepulauan Riau yang diusung PKS mengatakan tekad pemerintah untuk melanjutkan Ujian Nasional (UN) lebih didasari karena alasan proyek.

Dana pelaksanaan UN telah dianggarkan, sehingga pemerintah terkesan sulit untuk membatalkan UN. ”Kami nilai karena alasan anggaran sudah ada saja maka UN tetap dijalankan,” ujar anggota Komisi X DPR RI ini kepada Batam Pos saat melakukan reses di Tanjunguban, Bintan Utara, Kamis (24/12).

Disebutkan Herlini, sebenarnya masalah UN sudah dianggap selesai sesuai dengan putusan MA yang memenangkan tuntutan warga atas pembatalan UN tadi. Berkenaan dengan ini, pandangan Fraksi PKS juga tidak setuju UN dijadikan acuan satu-satunya syarat kelulusan.

Herlini menilai, sangat disayangkan perjuangan pelajar selama tiga tahun belajar nasibnya hanya ditentukan oleh waktu beberapa hari pelaksanaan UN. Selain itu, Fraksi PKS menilai, UN bukan sebagai satu-satunya untuk menentukan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.

Alasan lainnya tambah Herlini, semestinya daerah atau sekolah juga harus mempunyai porsi yang lebih besar dalam penyusunan soal ujian seperti yang berlaku dalam UN tingkat SD. Dimana pusat hanya mempunyai porsi 25 persen, sedangkan daerah atau sekolah memiliki porsi 75 persen.

Berkenaan dengan hal ini, sikap dewan untuk kali ini masih memberikan waktu tetap dilaksanakan dengan catatan harus ada ujian ulang, serta diikutkan ujian persamaan (upers) bagi yang tak lulus UN. ”Untuk tahun 2011 kami mengharapkan UN ditiadakan,” jelas Herlini.

Terkait reses yang dilakukannya Herlini menyampaikan, ini merupakan kewajiban anggota DPR RI untuk turun ke daerah pemilihan setiap empat bulan sekali. ”Banyak anggota dewan yang sudah terpilih tak mau datang ke Dapilnya,” jelas Herlini.

Turunnya ke dapil yaitu untuk menjaring aspirasi apa yang dibutuhkan oleh daerah. Berbagai masukan tadi akan difasilitasi anggota dari Dapil yang bersangkutan untuk diperjuangkan. Tujuannya agar mendapatkan porsi anggaran dari pusat.

Terkait keanggotannya di Komisi X DPR RI, pihaknya lebih berfokus ke bidang pendidikan, pariwisata budaya dan perpustakaan. Tapi meskipun begitu, pihaknya juga siap menampung aspirasi lainnya dan akan menyampaikan ke rekan-rekan DPR RI dari lintas komisi.

Soal pembangunan termasuk salah satu keluhan beberapa kepala daerah di kota/kabupaten se-Kepri. Mereka mengaku dana dari pusat sudah menurun. Disebutkan, berkurangnya dana pusat ini disebabkan pendapatan dari daerah cukup besar.

Kebijakan ini menurut Herlini kurang tepat, yang semestinya, bagi daerah yang menghasilkan tidak dipangkas anggarannya dari pusat. ”Semestinya daerah diberikan penghargaan,” jelas Herlini.

Hadir dalam kesempatan tersebut hadir juga wakil Bupati Bintan Mastur Taher, anggota DPRD Bintan dari PKS Raja Miskal dan simpatisan dan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (cnt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here