Senin, 25/01/2010 17:53 WIB

Indra Subagja – detikNews

Jakarta – Kritik pedas dialamatkan pada Mendiknas M Nuh. Aturan yang dibuat terkait pemadatan jam sekolah guna menyongsong ujian nasional (UN) disesalkan. Semestinya hal itu dikonsultasikan ke DPR.

“Mestinya Mendiknas menahan diri dari pernyataan sepihak tanpa persetujuan DPR. Mendiknas sebagai mitra kerja seharusnya mempertimbangkan masukan dari Komisi X,” kata anggota Komisi X DPR Herlini Amran dalam siaran pers, Senin (25/1/2010).

Herlini melihat, pemadatan jam pelajaran merupakan kebijakan yang tidak adil karena adanya perbedaan kondisi geografis. Bagi anak didik yang ada di kota tentu itu tidak ada masalah, namun bagi anak didik yang di pedalaman adalah masalah tersendiri.

“Ini juga bertentangan dengan semangat UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Tidaklah sama sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dengan sekolah yang anak didiknya bersekolah saja tanpa sepatu, ruang kelas yang hampir roboh,” terangnya.

Untuk anak di daerah pedalaman, sampai ke sekolah saja harus berjalan kaki berkilo-kilo meter dan melewati sungai. Belum lagi fasilitas sekolah yang kurang memadai, guru yang terbatas serta kendala lainnya.

“Ada kesan kebijakan ini tidak based on data, dan ini adalah ketidakadilan,” terang Herlini.

Mendiknas diminta untuk mengeluarkan kebijakan yang terukur, sistematis, dan ada data serta fakta. “Ini juga menjadi dasar kecurigaan bahwa UN sebelumnya tidak untuk pemetaan pendidikan sebagaimana yang diinginkan pemerintah,” tutupnya.

(ndr/iy)

http://www.detiknews.com/read/2010/01/25/175331/1285824/10/anggota-komisi-x-dpr-sesalkan-pemadatan-jam-sekolah-untuk-un

DPR Prihatin Pemadatan Jam Sekolah untuk UN

JAKARTA – Anggota Komisi X dari FPKS Hj. Herlini Amran, MA merasa prihatin dengan pemerintah karena adanya pemadatan jam sekolah untuk menyambut dipercepatnya pelaksanaan Ujian Nasional. Menurut Herlini, Mendiknas Mohamad Nuh harusnya tidak memberikan pernyataan terkait pelaksanaan UN tanpa berkonsultasi denga Komisi X.

”Mestinya Mendiknas menahan diri dari pernyataan sepihak tanpa persetujuan DPR. Mendiknas sebagai mitra kerja seharusnya mempertimbangkan masukan dari Komisi X,” ungkap Herlini kecewa usai rapat Komisi X dengan Kemendinas di Gedung DPR, Senin (25/1/2010).

Pemadatan jam pelajaran untuk sekolah, menurut Herlini tidak adil karena kondisi geografis berbeda. Bagi anak didik yang ada di kota tidak ada masalah, namun bagi anak didik yang di pedalaman adalah masalah tersendiri. Ini juga bertentangan dengan semangat UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Tidaklah sama sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dengan sekolah yang anak didiknya bersekolah saja tanpa sepatu, ruang kelas yang hampir roboh.

”Di daerah pedalaman, untuk sampai ke sekolah anak didik harus berjalan kiloan meter, melewati sungai. Belum lagi fasilitas sekolah yang kurang memadai, guru yang terbatas serta kendala lainnya. Ada kesan kebijakan ini tidak based on data, dna ini adalah ketidak adilan” kata Herlini.

Herlini yang merupakan Anggota Dewan Dapil Kepulauan Riau (Kepri) ini meminta Mendiknas dan jajarannya mengeluarkan kebijakan yang terukur, sistematis dan ada data dan fakta. Ini menjadi kecurigaan bahwa UN sebelumnya tidak untuk pemetaan pendidikan sebagaimana yang diinginkan pemerintah.

”Semakin jelas bahwa selama ini Kemendiknas tidak pernah menjadikan UN sebagai bahan pemetaan pendidikan, tetapi hanya sebagai dasar untuk memvonis lulus atau tidaknya anak-anak didik,” pungkas Herlini.
http://myzone.okezone.com/index.php/content/read/2010/01/25/3/473/dpr-prihatin-pemadatan-jam-sekolah-untuk-un

enin, 25 Januari 2010 | 20:47 WIB
Anggota Komisi X DPR Sesalkan Pemadatan Jam Sekolah untuk UN

(Vibizdaily-Nasional)Kritik pedas dialamatkan pada Mendiknas M Nuh. Aturan yang dibuat terkait pemadatan jam sekolah guna menyongsong ujian nasional (UN) disesalkan. Semestinya hal itu dikonsultasikan ke DPR.

“Mestinya Mendiknas menahan diri dari pernyataan sepihak tanpa persetujuan DPR. Mendiknas sebagai mitra kerja seharusnya mempertimbangkan masukan dari Komisi X,” kata anggota Komisi X DPR Herlini Amran dalam siaran pers, Senin (25/1/2010).

Herlini melihat, pemadatan jam pelajaran merupakan kebijakan yang tidak adil karena adanya perbedaan kondisi geografis. Bagi anak didik yang ada di kota tentu itu tidak ada masalah, namun bagi anak didik yang di pedalaman adalah masalah tersendiri.

“Ini juga bertentangan dengan semangat UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Tidaklah sama sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dengan sekolah yang anak didiknya bersekolah saja tanpa sepatu, ruang kelas yang hampir roboh,” terangnya.

Untuk anak di daerah pedalaman, sampai ke sekolah saja harus berjalan kaki berkilo-kilo meter dan melewati sungai. Belum lagi fasilitas sekolah yang kurang memadai, guru yang terbatas serta kendala lainnya.

“Ada kesan kebijakan ini tidak based on data, dan ini adalah ketidakadilan,” terang Herlini.

Mendiknas diminta untuk mengeluarkan kebijakan yang terukur, sistematis, dan ada data serta fakta. “Ini juga menjadi dasar kecurigaan bahwa UN sebelumnya tidak untuk pemetaan pendidikan sebagaimana yang diinginkan pemerintah,” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here