sumber : Okezone.com
Kamis, 11 Januari 2010

RENCANA pemerintah tetap menyelenggarakan ujian nasional (UN) pada pertengahan Maret tahun ini kembali menuai perdebatan di ranah publik. Pangkal persoalan kebijakan UN adalah diberlakukannya UN yang realitanya sebagai satu-satunya penentu kelulusan peserta didik yang berarti pula memberikan wewenang penuh kepada negara untuk memberikan vonis akhir lulus atau tidaknya peserta didik.

Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Tahun 2003), utamanya Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”, ayat (2) “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Sementara, dalam pasal Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal untuk mata pelajaran akhlak mulia/kewarganegaraan, lulus ujian sekolah, dan UN. Ini berarti bahwa PP tersebut jelas menyatakan UN bukanlah satu-satunya penentu kelulusan peserta didik. Ini berarti pula, Pemerintah telah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri (PP No. 19 Tahun 2005).

Berdasarkan Pasal 68 PP No. 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk (a) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, (b) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, (c) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, (d) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Akan tetapi, kenyataannya UN justru menjadi satu-satunya penentu kelulusan atau dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.

Pelaksanaan UN yang dilaksanakan berdasarkan PP No.19 pada kenyataannya ini tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi lainnya, yaitu :

1. Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan, ”Bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran….dst”. Dengan demikian, UN telah nyata-nyata mereduksi tugas dan wewenang pendidik.

2. Pasal 59 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan, ”Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.” UU No. 20/2003 Pasal 57 ayat (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. UN telah memberikan kewenangan berlebihan dan tidak proporsional kepada Pemerintah, karena nyata-nyata bertindak sebagai hakim yang memberikan vonis lulus/tidaknya peserta didik. Padahal salah satu tujuan penyelenggaraan UN adalah untuk pemetaan mutu program dan satuan pendidikan.

3. Pasal 61 ayat 2 menyatakan, ”Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.” UN telah menyerobot kewenangan satuan pendidikan.

4. Pasal 35 ayat 1 UU tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa Standar nasional pendidikan terdiri atas isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. UN nyata-nyata mengabaikan realitas masih banyaknya ketimpangan dalam banyak hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 di atas.

5. Penjelasan pasal 35 ayat 1 UU Sisdiknas menyatakan bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik). UN hanya mengukur satu aspek kelulusan yaitu aspek kognitif.

6. Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan, kurikulum harus dikembangkan dengan menggunakan prinsip kemajemukan (diversivikasi) potensi daerah dan potensi peserta didik. UN nyata-nyata dengan sengaja mengabaikan muatan kurikulum yang menganut prinsip kemajemukan potensi daerah.

7. UU No. 14/2005 pasal 14 ayat (1) huruf (f) Guru berhak ikut menentukan kelulusan. pendidikan/sekolah. Pasal 58 ayat (1) dinyatakan bahwa Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ini berarti bahwa UN telah merampas kewenangan dan hak pendidik/guru.

Dalam implikasinya di lapangan, muncul beragam persoalan mulai dari praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh peserta didik dan oknum pendidik, setiap sekolah berlomba-lomba meluluskan peserta didik sehingga cenderung menempuh berbagai cara, beban psikologis peserta didik, carut-marutnya distribusi materi UN, pelanggaran prosedur, dan bahkan sampai pada taraf keputusasaan peserta didik untuk hidup.

Oleh karena itu, kami memandang bahwa Pemerintah perlu melakukan hal-hal berikut.

1. Bila pemerintah tetap ingin menyelenggarakan UN, maka PP no. 19 harus di sesuaikan (direfisi) sehingga tidak berbenturan dengan UU Sisdiknas.

2. Membenahi Sistem Evaluasi peserta didik secara menyeluruh dan menjadikan UN sebagai salah satu komponen penilaian, bukan satu-satunya penentu kelulusan.

3. Pemerintah perlu memperhatikan keragaman dan kondisi objectiv kualitas pendidikan berbagai daerah, sehingga pemerintah perlu mencari sistem evaluasi belajar yang diperbaharui seperti UASBN atau EBTANAS yang diperbaharui, dengan memperhatikan komposisi soal yang proporsional.

4. Mempercepat pemenuhan standar nasional pendidikan, yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan serta akses informasi yang lengkap di seluruh Indonesia.

5. Mendesak Pemerintah untuk secara sungguh-sungguh menyelenggarakan Ujian Nasional secara kredibel dan akuntabel guna memperoleh hasil evaluasi belajar yang benar-benar murni tanpa adanya kecurangan dan rekayasa.

Demikian pandangan kami terkait kebijakan Ujian Nasional.

Jakarta, 11 Januari 2010
Hormat Kami,
Poksi X FPKS:
H.Ahmad Zainuddin
Raihan Iskandar, Lc
Herlini Amran, MA
Akbar Zulfakar
www.fpks-dpr.or.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here