lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]
Kamis, 28/01/2010 | 01:31 WIB

Jakarta – Ujian Nasional (UN) disinyalir berdampak negatif terhadap moral pihak sekolah, diantaranya malah bisa mendidik guru dan atau kepala sekolah SD, SMP dan SMA untuk tidak jujur atau ‘korupsi’ nilai. Pasalnya, demi gengsi dan mengangkat nama sekolah, pihak sekolah menghalalkan segala cara untuk mengatrol nilai siswa di sekolahnya. UN membuat kompetisi tidak sehat untuk mencapai nilai tinggi guna bersaing atau adu gengsi antar sekolah.

“Disinyalir guru sekolah ‘menyuap’ pengawas luar untuk melonggarkan siswa yang sedang ujian agar bisa saling nyontek supaya nilainya bagus. Bila perlu guru sekolah membantu memberi jawaban soal yang diuji kepada siswanya. Ini semua demi mengangkat grade sekolah,” ungkap pengamat Universitas Nasional (Unas) Tubagus Januar Soemawinata, Rabu (27/1) malam.

Selain itu, lanjut Januar, UN juga mengakibatkan gangguan psikologis dan mental anak. Anak yang pintar di sekolah bisa tidak lulus hanya karena ditentukan oleh nilai satu dua pelajaran saja yang diujikan dalam UN. Sebaliknya, anak yang rata-rata nilai harian mata pelajarannya jelek tetapi nilainya mendadak bisa mencapai standar minimal kelulusan tiga atau empat mata pelajaran yang diujikan di UN, sudah bisa lulus. “Artinya, nilai UN hanya mengejar ranah kogintif, sementara nilai pendidikan moral diabaikan,” paparnya.

Sementara itu Fraksi PDIP DPR RI dengan tegas menolak pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang akan dilaksanakan pada 22 Maret mendatang sepanjang pemerintah tidak mempertimbangkan nilai-nilai lain di luar UN. Alasannya, nilai UN sebagai salah satu syarat kelulusan, namun faktanya tetap penentu utama kelulusan.

“Fraksi PDIP melihat tidak ada keadilan, karena seharusnya pemerintah melihat kelulusan siswa dari nilai lain, bukan UN saja sebagai penentu utama kelulusan siswa,” kata anggota komisi X DPR Fraksi PDIP Tubagus Deddy Gumilar dalam jumpa pers, di Gedung DPR, Senayan, Rabu (27/1).

Turut hadir pula, anggota fraksi PDIP lainnya, Heri Akhmadi, Utut Adianto, Guruh Soekarnoputra dan Puti Guntur Soekarno. Deddy mengatakan, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri memang dilaksanakan UN, namun sistem penentu kelulusan ditentukan oleh nilai evaluasi semester pertama, semester kedua, nilai ujian sekolah, dan nilai UN. “Ini berbeda dengan saat ini, karena nilai UN berdiri sendiri, dan sifatnya mematikan syarat penilaian lainnya,” tandasnya.

Heri Akhmadi menambahkan, sebelumnya fraksi PDIP telah bertemu dengan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh untuk mempertimbangkan rumusan kelulusan siswa seperti masa Presiden Megawati Soekarnoputri. “Namun, Mendiknas tidak setuju dengan alasan, banyak sisi negatifnya, karena banyak sekolah yang meluluskan siswanya,” ungkap Wakil Ketua Komisi X (bidang Pendidikan) DPR ini.

Melihat hal itu, lanjut Heri, menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam membina integritas dan proses pendidikan di sekolah-sekolah atau satuan pendidikan. Pasalnya, pemerintah sendiri justru tidak percaya dengan integritas satuan pendidikan di bawahnya. “Ini menunjukkan, pemerintah telah gagal membentuk sistem pendidikan nasional,” tegasnya.

Senada dengan Heri, Puti Guntur Soekarno mengatakan, dengan tidak percayanya pemerintah pada satuan pendidikan, maka korbannya adalah para siswa. Pasalnya, para siswa saat ini dididik bukan untuk mendapatkan proses pendidikan, melainkan mereka belajar hanya untuk lulus UN.

Untuk itu, kata Deddy Gumilar, pihak fraksi PDIP tetap bersikeras untuk menolak UN. Ia menambahkan, bahwa fraksi PDIP tidak memiliki kompromi politik dengan pemerintah soal UN. “Biar masyarakat tahu, bahwa PDIP tetap konsisten berjuang untuk rakyat. Namun, di komisi X, kami tak bisa berbuat apa-apa, karena hanya fraksi PDIP dan PKS lah yang tetap konsisten menolak UN sepanjang tidak ada rasa keadilan. Meskipun ada voting, kami tetap kalah,” kata Deddy.

Menanggapi hal itu, pengamat pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Prof Suyatno mengatakan, pada prinsipnya UN jangan mengabaikan mata pelajaran apapun yang ada di sekolah. Pasalnya, selama ini banyak sekolah justru mendidik para siswanya seperti lembaga bimbingan belajar hanya untuk lulus UN.

“Karena itu, jangan jadikan UN sebagai patokan utama, di tengah-tengah kualitas pendidikan yang belum merata, dan sistem pendidikan yang belum terbenahi. Kalau UN dijadikan patokan utama kelulusan, ini kan pemerintah seolah-olah tidak percaya dengan pendidikan di sekolah,” kata Suyatno di sela-sela jumpa pers Seminar Satu Abad Pendidikan Muhammadiyah.

Senada pula, Fraksi PKS DPR RI menolak UN sebagai syarat kelulusan siswa. “Dalam pandangan kami, sepanjang rapat panitia kerja dengan pemerintah, persoalan penting yang mengemuka adalah pada sistem atau metodologi UN yang dalam implementasinya memiliki dampak sistemik terhadap sistem pendidikan nasional secara menyeluruh,” ujar anggota komisi X DPR Rohmani dari PKS dalam rapat Komisi X DPR dengan Mendiknas M Nuh di DPR, Rabu (27/1) malam.

Jika UN menjadi vonis akhir lulus atau tidaknya peserta didik dari satuan pendidikan, lanjut Rohmani, maka UN telah mengabaikan adanya proses pembelajaran yang telah diamanatkan dalam UU Sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). “Pemerintah harus membenahi sistem evaluasi peserta didik dengan salah satu caranya menjadikan UN hanya sebagai salah satu komponen penilaian dan tidak menjadi syarat kelulusan peserta,” tuturnya.

Namun, Mendiknas M Nuh tetap ngotot menyatakan UN akan tetap dilaksanakan. “Insya Allah akan tetap kita laksanakan. Termasuk dalam keputusan MA, tidak ada larangan juga melaksanakan UN. Maka tidak ada alasan juga pemerintah tidak melaksanakannya,” ucap Nuh.

Sebelumnya, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS Hj. Herlini Amran, MA merasa prihatin dengan pemerintah karena adanya pemadatan jam sekolah untuk menyambut dipercepatnya pelaksanaan Ujian Nasional. Menurut Herlini, Mendiknas Mohamad Nuh harusnya tidak memberikan pernyataan terkait pelaksanaan UN tanpa berkonsultasi denga Komisi X. “Mestinya Mendiknas menahan diri dari pernyataan sepihak tanpa persetujuan DPR. Mendiknas sebagai mitra kerja seharusnya mempertimbangkan masukan dari Komisi X,” ungkap Herlini.

Pemadatan jam pelajaran untuk sekolah, menurut Herlini tidak adil karena kondisi geografis berbeda. Bagi anak didik yang ada di kota tidak ada masalah, namun bagi anak didik yang di pedalaman adalah masalah tersendiri. Ini juga bertentangan dengan semangat UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Tidaklah sama sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dengan sekolah yang anak didiknya bersekolah saja tanpa sepatu, ruang kelas yang hampir roboh.

“Di daerah pedalaman, untuk sampai ke sekolah anak didik harus berjalan kiloan meter, melewati sungai. Belum lagi fasilitas sekolah yang kurang memadai, guru yang terbatas serta kendala lainnya. Ada kesan kebijakan ini tidak based on data, dna ini adalah ketidak adilan” kata Herlini.

Herlini yang merupakan Anggota Dewan Dapil Kepulauan Riau (Kepri) ini meminta Mendiknas dan jajarannya mengeluarkan kebijakan yang terukur, sistematis dan ada data dan fakta. Ini menjadi kecurigaan bahwa UN sebelumnya tidak untuk pemetaan pendidikan sebagaimana yang diinginkan pemerintah. “Semakin jelas bahwa selama ini Kemendiknas tidak pernah menjadikan UN sebagai bahan pemetaan pendidikan, tetapi hanya sebagai dasar untuk memvonis lulus atau tidaknya anak-anak didik,” pungkas Herlini. (*/MI/KSN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here