Jumat, 05 Pebruari 2010 15:00:59 | 436 klik | Versi Cetak | Email ke Rekan

Fraksi-PKS Online: Jakarta – Secara garis besar, tujuan dari BHP memiliki banyak kebaikan bagi lahirnya kemandirian, peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, layanan fasilitas serta good governance university. Meski semua ini sangat dibutuhkan, namun hendaknya BHP tidak kehilangan fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan daripada upaya pendanaan mandiri.

“Masyarakat harus mencermatinya dengan baik. Jangan sampai BHP justru fokus mencari dana sendiri daripada memberikan pelayanan pendidikan. Hal ini nantinya berlawanan dengan UUD,” kata anggota Komisi X dari FPKS Herlini Amran.

Anggota DPR dari dapil Kepulauan Riau mengungkapkan hal tersebut pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan perguruan tinggi di Senayan, Jakarta, Kamis(4/2). Rapat membahas evaluasi proses transisi implementasi UU BHP yang sudah berjalan sejak tahun 2007.

Meski mendapat kuasa untuk mencari dana sendiri, lanjut Herlini, hal tersebut tidak dibebankan kepada peserta didik. Harusnya lembaga pendidikan berinovasi untuk menutupi kekurangan dana.

“Setidaknya sekolah dan perguruan tinggi tidak memberatkan peserta didik. Sesuai dengan UU BHP pasal 46, lembaga pendidikan tidak boleh memungut biaya berlebihan. Maksimal sepertiga dari biaya oprasional,” ujar Herlini.

Herlini Amran mengapresiasi perguruan tinggi yang akan dan sudah berubah menjadi BHP. Semoga usaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu tidak semata hanya menjadi industri. Justru BHP hendaknya bisa menjawab kekhawatiran masyarakat untuk tidak menjadi lembaga bisnis.

“Sudah menjadi ketentuan UU, BHP wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Paling tidak sekolah atau perguruan tinggi harus menyerap 20% masyarakat untuk mengenyam pendidikan,” kata Herlini.

Rapat Komisi X ini dihadiri oleh pimpinan perguruan tinggi negeri Universitas Indonesia, Universitas Mulawarman, Rektor Universitas Terbuka, Universitas Jakarta dan Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Di akhir rapat, Komisi X mendukung upaya lembaha pendidikan dengan status BHMN, BLU, maupun non BHMN/BLU untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam UU BHP. Komisi X akan mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan PP yang diamanatkan dalam UU BHP.

Pengirim: Yusuf Hasan
Update: 05/02/2010 Oleh: Yusuf Hasan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here