sumber: jurnalparlemen.com
Senin, 08/02/2010 | 16:10

Iman Firdaus – Jurnalparlemen.com

Senayan – Opini kepada Kementerian Pendidikan Nasional dari BPK yang menyebutkan wajar dengan pengecualian bahkan sempat disclaimer, dianggap oleh Popong Otje Djundjunan sebagai hal yang dimaklumi.

“Ini bukan kesalahan kementerian semata tapi kementerian pun menjadi korban,” kata politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Sedangkan Raihan Iskandar dari Fraksi PKS banyak mempersoalkan program-program yang dianggap tidak jelas. “Ada program pendidikan lainnya, tidak ada anggarannya tapi ada realisasinya. Ini apa penjelasannya?” tanya Raihan.

Kemudian juga untuk program pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kedinasan masih ada sisa sampai 10 persen. Sedangkan Litbang justru dananya tidak besar. “Sebagai negara besar, kita harus memperbesar anggaran untuk Litbang,” katanya. Herlini Amran dari Fraksi PKS mempersoalkan dana dekonstrasi apakah dari daerah lancar atau tidak.

Meski demikian, Dedi Gumelar dari Fraksi PDIP memberikan apresiasi kepada Kemendiknas dari opini disclaimer menjadi wajar tanpa pengecualian sebagai tekad kuat. “Ada tekad dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk memperbaiki diri,” kata Dedi yang juga dikenal dengan sapaan Miing. (imf/zik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here