Rabu, 12/05/2010 | 18:04

Iman Firdaus – Jurnalparlemen.com

Senayan – Pembangunan karakter tidak dapat dilakukan dengan serta merta tanpa upaya sistematis dan terprogram sejak dini (Stilles)

VISI besar bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pasal 31 ayat (3) secara jelas menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.

Visi besar itu pula yang kemudian dijadikan alas argumentasi dan salah satu bahan menimbang Undang-Undang tentang Sisdiknas tahun 2003. Pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan demikian, sistem pendidikan nasional yang harus dibangun oleh bangsa ini adalah sebuah sistem pendidikan nasional yang berorientasi kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu kekhawatiran yang muncul akhir-akhir ini adalah terjadinya lost generation karena salahnya sistem pendidikan yang tidak siap untuk menghasilkan manusia-manusia yang tangguh yang mampu membangun negara ini menjadi negara yang maju. Sejatinya pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan anak bangsa. Tetapi Pendidikan kita gagal melahirkan generasi cerdas yang mampu berdiri dan mengikuti perubahan dunia.

Dilema Ujian Nasional

Benang kusut pendidikan tidak mudah untuk diurai. Salah satunya mengenai UN (Ujian Nasional). UN yang diselenggarakan selama ini adalah puncak gunung es yang menyembunyikan persoalan hakiki pendidikan Indonesia. Tujuan mulia UN tidak hanya mencerdaskan anak bangsa akan tetapi juga membuat anak mempunyai karakter. Alih-alih tujuan mulia tersebut tercapai, UN telah banyak menodai sistem pendidikan kita. UN telah berdampak sistemik bagi sistem pendidikan kita.

Kini empat tahun berlalu. Walau Ujian Nasional telah memakan korban, UN tetap berjalan. Tidak terhitung berapa anak yang mengalami ganggguan psikologis, mental, bahkan bunuh diri. UN telah mereduksi sistem pendidikan yang ada. Ia yang hanya mengandalkan kognitif semata, tidak akan bisa membentuk manusia Indonesia yang berkarakter. Dan celakanya, pendekatan yang terlalu kognitif telah mengubah orientasi belajar para siswa menjadi semata-mata untuk meraih nilai tinggi.

Hal ini telah mendorong para siswa untuk mengejar nilai dengan cara yang tidak jujur, seperti mencontek, menjiplak, dan sebagainya. Ada kegundahan yang membuncah ketika manusia-manusia hasil pendidikan kita tidak lebih hanya menjadi koruptor-koruptor yang merugikan negeri ini. Apalagi bila berharap akan terbangun pribadi-pribadi yang mempunyai karakater, mungkin hanyalah utopia.

Karakter Kebangsaan dan Kemanusiaan

Diantara himpitan idealisme dan pragmatisme, anak-anak kita harus berhadapan dengan didinding kekuasaan. Mereka gamang dalam menentukan orientasi dan tindakan yang harus diskenariokan, dikritisi, dan diresistensi dari sekian banyak problema dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kebijakan yang tidak ramah dengan dunia mereka. Walau telah bergelimang dengan sederetan frustasi, keputusasaan dan upaya-upaya bunuh diri, pemerintah seakan tidak terketuk untuk merubah kebijakan pendidikannya.

Kedepan, kita membutuhkan pemuda yang tidak hanya pandai secara IQ saja. Pemuda yang tidak sekedar angka matematika-nya 9 atau nilai kimianya 10, akan tetapi pemuda yang mempunyai karakter kebangsaan dan moralitas yang mumpuni. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Tidak secara instant. Nah, jika dari Sekolah Dasar saja pembangunan pendidikan berkarakter diabaikan, bagaimana mungkin ketika dewasa kita bisa menuai pemuda yang mempunyai karakter? Padahal menurut Freud kegagalan penanaman kepribadian yang baik di usia dini ini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak. Sudah banyak contoh konkret yang terjadi saat ini.

Bila kita jelajah lebih dalam, pengembangan karakter lebih berkaitan dengan optimalisasi fungsi otak kanan. Di mata pelajaran yang di UN-kan hanya menuntut pengembangan otak kiri saja. Anak-anak berlomba untuk mendapatkan nilai-nilai tinggi. Tidak peduli akhlak dan moralnya tercerabut globalisasi. Yang terpenting adalah bisa lulus UN. Pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan karakter pun, seperti budi pekerti dan pendidikan agama lebih menekankan aspek hapalan dibandingkan praktek atau pemahaman.

Perlu adanya revitalisasi kebijakan yang mengarah pada optimalisasi intelektual, spiritual dan emosional. Pemerintah-lah yang bertanggungjawab membuat regulasi yang memuat keseimbangan tiga aspek tersebut secara inklusif dan terbebas dari diskriminasi. Selama ini kurikulum berjalan tanpa bingkai yang jelas sehingga kehilangan arah dan hakikat yang asasi, yakni menghasilkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kurikulum harus mampu mengakomodir penanaman nilai, pembentukan sikap dan karakter, selain pengembangan bakat, penumbuhan potensi dan bakat serta pembekalan pengetahuan.

Di samping itu kita butuh para pendidik yang memberikan motivasi kemanusiaan kepada anak didiknya. Tidak hanya sekedar memberikan motivasi mengejar nilai. Tetapi pendidikn yang mengajarkan dengan hati dan menggunakan bahasa manusiawi dengan sejernih, seindah, kepada anak didiknya. Memberikan pendidikan yang membentuk karakter pembelajar sepanjang hidup.

Untuk mencapai itu semua maka pergulatan UN harus segera dihentikan. Riwayat UN harus diakhiri ditahun ini saja. Pemerintah harus segera mengevaluasi secara menyeluruh hasil UN. Tetapi evaluasi jangan hanya sekedar evaluasi tanpa tindak lanjut. Jangan sampai dampak sistemik berkepanjangan. Jangan sampai juga generasi kedepan adalah generasi tanpa karakter kebangsaan dan karakter kemanusiaan. Perlu berapa lagikah korban yang harus bersemayam di kerangkeng ketertekanan, hingga pemerintah membuka mata. Stop UN.***

(Herlini Amran, MA, anggota Komisi X DPR RI/FPKS/Dapil Kepri)(imf/yat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here