sumber: Jurnal Parlemen
Kamis, 10/06/2010 | 17:50

Iman Firdaus – Jurnalparlemen.com

Reni Marlinawati
Senayan – Panja Jaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) akan minta auditor independen untuk mengaudit utang Kementerian Pendidikan Nasional kepada PT Telkom sebanyak Rp 69 miliar. Utang tersebut berasal dari program Jardiknas periode 2006-2008.

“Kita ingin tahu apakah ada pelanggaran atau tidak,” kata anggota Panja Jardiknas Reni Marlinawati dari F-PPP kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (10/6), seusai rapat internal.

Panja Jardiknas juga akan mengundang Kemendiknas untuk menjelaskan soal utang tersebut. Sebab, menurut Reni, antara Kemendiknas dan PT Telkom selaku penyedia jasa jaringan, tidak ada kontrak kerja sama. “Kita ingin tahu juga berapa pulsa yang terpakai, sehingga jumlah utangnya jelas,” lanjut Reni.

Utang Kemendiknas kepada PT Telkom saat ini masih dalam status diberi tanda bintang dalam anggaran, yang berarti belum bisa dibayarkan. Beberapa anggota dewan enggan mencabut bintang tersebut karena belum ada kejelasan jumlah utang dan kontrak kerja sama. “Kalau PPP menolak untuk membayar utang Jardiknas,” kata Reni.

Hal senada juga diungkapkan oleh Herlini Amran dari F-PKS. Herlini mengatakan, fraksinya cenderung akan menolak untuk membayar utang tersebut. Akbar Zulfakar, anggota Komisi X yang duduk di Badan Anggaran bahkan pernah mengatakan bahwa bila Komisi X menyetujui utang tersebut, ada kemungkinan seluruh anggota Komisi bersalah. Persoalan utang Jardiknas sebenarnya peninggalan DPR periode lalu, yang sudah harus diselesaikan waktu itu.

Saat ini Kemendiknas sudah mengajukan program yang sama untuk tahun 2011 sebesar Rp 207,225 miliar. “Bila soal utang belum diselesaikan, maka program Jardiknas 2011 tidak akan disetujui. Atau ganti program,” ujar Reni.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Rully Chairul Azwar berpendapat bahwa Jardiknas tetap penting, namun untuk kelanjutan program tetap harus menuntaskan persoalan utang yang membelitnya.

Bagi Akbar Zulfakar, persoalan Jardiknas yang lebih penting adalah manfaat dan kegunaan bagi siswa dan para guru. Berdasarkan pemantauan anggota dewan di lapangan program ini banyak yang tidak jalan. (imf/zik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here