Senin, 28/06/2010 | 18:01
sumber: jurnal parlemen.com

Nofellisa – Jurnalparlemen.com

Senayan – Memasuki masa penerimaan siswa tahun ajaran baru, anggota Komisi X DPR RI Herlini Amran mengimbau kepada sekolah-sekolah agar tidak membuat kebijakan-kebijakan lokal yang aneh. Hal ini terkait ditemukannya sekolah yang membuat persyaratan yang kurang masuk akal.

Misalnya, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) I, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menetapkan syarat tinggi badan minimal 155 sentimeter dalam pendaftaran siswa baru di sekolah tersebut. Dengan alasan lulusan SMK akan banyak yang mencari peluang kerja. Sejumlah perusahaan yang membuka lowongan kerja, juga menetapkan batas minimal tinggi badan.

“Ini kan diskriminasi. Pendidikan itu seharusnya bisa diakses oleh siapa pun, tidak dibatasi oleh fisik, ras, gender, dan sebagainya. Kalau sebuah SMK menetapkan persyaratan seperti itu, menurut saya itu sudah berlebihan dan tidak ada korelasi antara tinggi badan dan kecerdasan,” ujar politisi dari Dapil Kepri ini dalam siaran pers yang diterima Jurnalparlemen.com, Senin (28/6).

Menurutnya, dalam upaya menjadikan SMK sebagai alternatif yang menciptakan siswa mempunyai skill atau tenaga terlatih mestinya pihak sekolah tidak mempersulit siswa masuk SMK. Anggota DPR dari F-PKS ini menegaskan harus ada kebijakan yang integral dari pemerintah untuk perluasan akses pendidikan dengan cara mempermudah lulusan SMP untuk masuk SMK.

“Pemerintah perlu memperluas sosialisasi bahwa SMK bukan sekolah menengah kelas ‘dua’ yang hanya dimasuki oleh siswa-siswa yang tidak lulus SMA, tetapi menjadi sekolah menengah pilihan dikarenakan lulusannya memiliki nilai tambah yaitu berupa skill yang lebih banyak,” pungkas Herlini. (imf/zik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here