2010-09-03 16:16:43
sumber:politikindonesia.com

Politikindonesia – Penanganan permasalahan anak di Indonesia, masih amburadul, tumpang tindih dan belum terintegrasi dengan baik. Ada banyak tangan yang ingin berperan namun sayang, niatan itu masih jalan sendiri-sendiri. Padahal permasalahan anak di Indonesia, masih segudang.

Kondisi semacam itulah yang kemudian mendorong Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Kerja (Panja) Anak. Alasan serupa yang menjadi keprihatinan Hj. Herlini Amran MA, salah satu anggota di komisi yang membidangi agama, sosial, perlindungan perempuan dan anak tersebut.

Politisi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu bahkan mengaku prihatin terhadap keberadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Seharusnya, lembaga independen setingkat Komisi Negara ini, dapat berbuat lebih banyak dalam mengatasi permasalahan anak di Indonesia.

Sayangnya, keberadaan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 itu, kalah populer dibanding Komisi Nasional (Komnas) Anak dibawah kepemimpinan Kak Seto, yang memang sudah dikenal publik.

Tak hanya itu, pendanaannya pun saat ini masih nebeng di Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA).

Gumpalan keresahan itu dikemukakan oleh master lulusan Wefaq ul Madarise al Salafia Faisal Abad Pakistan tersebut kepada Sapto Adiwiloso dari politikindonesia.com dalam sebuah wawancara di Gedung Parlemen, Rabu (01/09). Berikut petikannya.

Masih banyak persoalan yang melingkupi KPAI, apa komentar anda?

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) antara KPAI dengan Kemen PP dan PA harus jelas. Di samping anggaran, program-programnya juga harus detail. Selama ini kebanyakan dana dihabiskan untuk belanja pegawai. Itu yang kita inginkan.

Masalah lainnya, karena sosialisasinya masih kurang. Kalah bila dibandingkan Komisi Nasional (Komnas) Anak yang dipimpin Kak Seto. Kebetulan figurnya sudah dikenal publik, sehingga semakin menenggelamkan peran KPAI.

Banyak persoalan anak di Indonesia yang belum teratasi. Sementara KPAI-nya masih seperti itu lantas bagaimana seharusnya?

Komisi VIII DPR telah membuat Panitia Kerja (Panja) Anak untuk mengatasi hal tersebut. Kami akan fokus ke sana. Karena di setiap kementerian itu ada unit yang mengatasi permasalahaan anak. Tetapi selama ini mereka seakan-akan berjalan sendiri-sendiri.

Misalnya, KPAI menemukan data meninggalnya 170 anak. Ini kan harus dicari dulu penyebabnya. Jika mereka meninggal karena kurang gizi, maka kami akan mendorong untuk melibatkan unit penanganan anak di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Demikian juga kalau karena faktor kemiskinan, maka akan mendorong dilibatkannya unit penanganan anak di Kementerian Sosial (Kemensos).

Jadi biar penanganannya bisa lebih jelas. Siapa yang bertanggung jawab, bagaimana penanganannya agar ke depan hal-hal semacam itu tidak terulang.

Jadi akan ada mapping?

Iya betul. Dengan mapping itu, maka Panja dapat mengetahui harus mendorong ke mana. Apakah ke Kemensos, apa ke Kemenkes atau ke Kemendiknas dan sebagainya.

KPAI itu lembaga mandiri yang independen. Tetapi pendanaannya masih bergantung ke Kemen PP dan PA, bagaimana seharusnya?

Usulan dari KPAI, mereka ingin pendanaan yang mandiri. Tidak digabung ke Kemen PP dan PA. Tetapi sebelum menuju ke sana, tentu harus dipersiapkan dulu. Artinya, antara Kemen PP dan PA dan KPAI harus jelas kedudukannya. Kebetulan setelah RDP dengan KPAI, kami juga akan mengadakan RDP dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.

Terobosan apa yang harus dilakukan untuk menyosialisasikan KPAI kepada masyarakat?

Menurut saya harus melibatkan kementerian terkait. Mereka kan juga punya program sosialisasi. Jadi keterkaitan itu memang ada pada kegiatan sosialisasi.

Selama ini bagaimana bentuk sosialisasinya?

Kalau menurut Ketua KPAI, sudah jalan. Tetapi kan kita belum lihat bagaimana pelaksanaannya. Jadi mestinya setiap ada program sosialisasi di kementerian manapun KPAI ikut serta. Ini juga sekaligus menjadi terobosan atas minimnya anggaran di KPAI.

Bagaimana koordinasi dengan lembaga KPAI di daerah. Dan apakah sudah terbentuk?

KPAI ini kan memang dibentuk di tingkat pusat. Nanti di daerah juga akan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), bekerja sama dengan gubernur. Karena dalam rekomendasi di RDP tadi, mereka akan membentuk perwakilan di setiap provinsi yang belum ada biar tidak overlapping.

Bagaimana bentuk koordinasinya bagi daerah yang telah memiliki KPAID?

Sepengetahuan saya, lebih bersifat pelaporan saja. KPAI pusat memang harus membuat laporan langsung ke Presiden. Sedang KPAI berkoordinasi dengan KPAID yang ada.

Apa hambatan dalam koordinasi tersebut?

Implementasi otonomi daerah, salah satunya. Ini memang jadi permasalahan kita semua, tak hanya bagi KPAI. Di lingkungan pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Misalnya, ada dana dari pusat yang langsung turun ke daerah. Tapi daerah mengalami kesulitan untuk pengawasannya. Jadi memang masih perlu proses.

Satu lagi permasalahannya, setiap ganti pimpinan daerah, kebijakannya jadi berubah. Program dan anggaran pun ikut berubah.

Saya dengar KPAI sendiri akan ada pergantian pengurus baru?

Iya memang. Tapi kami di Komisi VIII hanya melakukan feet and proper test saja. Sedang Tim seleksinya sudah dibentuk pemerintah untuk mencari calon-calon yang pas. Kami akan melihat nanti dalam feet and proper test, calon-calon mana yang layak duduk di KPAI tersebut

Biodata Singkat:

Nama : Hj. Herlini Amran MA

Tempat/Tgl lahir : Pekanbaru, Riau, 18 April 1966

Keanggotaan Parlemen: Komisi VIII DPR

Keanggotaan Parpol: Partai Keadilan dan Sejahtera

Daerah pemilihan : Kepulauan Riau (Kepri)

Perolehan Suara : 26.659 (17,8 persen) BPP:149.923

Pendidikan :

· S-1 Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI)

· S-2 International Islamic University Islamabad, Pakistan.

· S-3 Wetaq ul Madarise Al-Salafia Faisal Abad, Pakistan
(Sapto Adiwiloso/yk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here