Komisi VIII
05 Oct 2010 08:50
sumber: jurnalparlemen.com

Senayan – Tantangan dan hambatan dalam perlindungan anak Indonesia ke depan semakin berat mengharuskan kita memiliki postur Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang kuat. Demikian dikatakan anggota Komisi VIII Herlini Amran.

Politisi PKS itu mengutarakan, negara tanpa batas dengan arus informasi dan komunikasi yang semakin gencar menyebabkan anak rentan terhadap kejahatan cyber, pornografi dan kekerasan cyber lainnya. Di samping itu, hak-hak anak masih banyak yang terabaikan. Pemenuhan hak anak secara utuh belum tercapai.

Misalnya saja kasus kekerasan seksual terhadap anak, kecenderungannya terus meningkat. Tahun 2010 misalnya, dari 1.085 pengaduan, 23 persen berupa kekerasan seksual seperti pelecehan seks, perkosaan, maupun eksploitasi bermotifkan ekonomi.

“Mengingat itu semua, kita butuh postur KPAI yang kuat dan tentu saja yang bisa membangun kerja sama dengan berbagai pihak,” kata Herlini Amran, di sela-sela fit dan proper test calon anggota KPAI, Senin (2/10).

Menurut Herlini, KPAI periode sebelumnya belum secara maksimal menunaikan tugasnya. “Kita bisa memahami karena positioning KPAI yang secara anggaran masih menginduk pada Kemeneg PP dan PA. Tapi walau begitu tidak menjadi alasan dengan anggaran terbatas kerja dan kinerja KPAI terbatas juga. Ke depan KPAI harus membuat terobosan-terobosan baru dengan membangun koordinasi yang sinergis dengan berbagai kementerian yang terkait sehingga lebih bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan anggaran,” ujarnya.

Anggota DPR Dapil Kepulauan Riau ini menambahkan, bagaimanapun anak adalah amanah dan aset untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa. “Maka dengan itu anak harus mendapatkan perlindungan secara optimal tanpa diskriminasi,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here