Peristiwa
21 Oct 2010 14:20

Herlini Amran

Senayan – Perlu desain terpadu dan saling terintegrasi, bila bangsa ini benar-benar serius untuk menghapus kemiskinan. Kalau tidak, yang terjadi seperti yang sudah-sudah, tidak ada koordinasi dan hanya terpokus di sektor-sektor tertentu. Pada ujungnya, kemiskinan masih tetap ada.

Hal itu dikatakan anggota Komisi VIII dari F-PKS Herlini Amran dalam diskusi tentang RUU Penanganan Fakir Miskin di ruang pertemuan F-PKS, lantai 3 Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (21/10).

“Catatan PKS atas kemiskinan adalah perlunya desain yang terpadu, selama ini sektoral dan tidak menyatu,” katanya.

Dalam persoalan data saja, selama ini tidak terintegrasi. Hampir setiap lembaga memiliki data dengan jumlah yang berbeda-beda. Dan setiap lembaga memiliki desain dan trategi sendiri. Ujung-ujungnya, lanjut Herlini, penanganan kemiskinan tidak berjalan maksimal.

Bila sudah ada desain yang terpadu itu, barulah melakukan pengelolaan dana kemiskinan sacara intergratif. Dana bisa didapatkan dari mana saja, mulai APBN, sumbangan hingga bantuan dari lembaga asing. “Tidak lagi dikelola secara sektoral, yang membuat dana tidak efektif peruntukannya,” kata Herlini.

Dan yang terakhir adalah pelibatan semua stakeholder di Indonesia, bukan hanya pemerintah. Seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dll. Sekaligus melakukan penguatan lembaga yang bersangkutan. “Keterlibatan semua elemen sangat penting dilakukan,” tegasnya.end
Reporter: Iman D. Nugroho | Penulis: Iman D. Nugroho | Editor: Yayat R. Cipasang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here