Komisi VIII
11 Jan 2011 09:00

Senayan – Komisi Pengawasan Haji Indonesia (KPHI) harus bebas dari kepentingan dan intervensi pemerintah. Diharapkan, pengawasan penyelenggaraan ibadah haji bisa berjalan efektif.

“KPHI tentu bisa efektif diandalkan apabila bebas dari kepentingan dan intervensi pemerintah. Semoga anggota KPHI yang terpilih nanti dapat menjalankan amanah dan menunaikan fungsinya dengan baik,” kata anggota Komisi VIII DPR RI Herlini Amran kepada Jurnalparlemen.com, Senin (10/1).

Menurut politisi PKS ini, harapan kepada KPHI memang besar. Selain dapat mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan haji, KPHI juga harus dapat memberikan masukan dan membantu pemerintah dalam memperbaiki pelayanan kepada jamaah calon haji.

Dalam pidato Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III, Senin (10/1), Ketua DPR RI Marzuki Alie menyampaikan laporan Tim Pengawas Haji Komisi VIII bahwa penyelenggaraan haji masih banyak menyisakan persoalan mulai dari masalah SDM, transportasi, pemondokan, kesehatan, akomodasi, katering, dan keamanan.

“Dewan mendesak agar pemerintah di masa depan mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji secara lebih baik dengan merancang sistem organisasi yang rapi dan antisipatif, garis koordinasi yang jelas, memilih dengan ketat dan tegas perusahaan yang dijadikan rekan kerja di Arab Saudi,” kata politisi Partai Demokrat itu.end

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here