sumber: jurnal parlemen.com

Komisi VIII
21 Feb 2011 08:39

Senayan – Raker Panja Fakir Miskin-Pemerintah Ditunda

Komisi VIII DPR RI menunda Rapat Kerja (Raker) dengan DPD RI, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Meneg PP/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM. Sebab, menurut keterangan Sekretariat Komisi VIII, para menteri yang diundang Komisi VIII, Senin ini harus mengikuti rapat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bogor, Jawa Barat.

Anggota Komisi VIII Herlini Amran pun membenarkan bahwa rapat ditunda. “Setahu saya Mensos dan menteri laiannya ada acara,” kata Herlini kepada Jurnalparlemen.com, Senin (21/2).

Padahal, lanjut Herlini, seharusnya Komisi VIII perlu mendalami lebih lanjut Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diberikan oleh pemerintah.

Menurut politisi PKS ini, ada beberapa hal yang perlu dibahas bersama antara lain lembaga/kementerian yang akan diberi kewenangan menangani fakir miskin. “Termasuk juga sumber dananya yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Herlini, perlu adanya kejelasan mengenai wewenang Menteri Negara terkait tugas penanganan fakir miskin, dan kejelasan wewenang pendataan serta verifikasi data fakir miskin. “Definisi fakir miskin dalam RUU itu juga harus diperjelas lagi,” pungkas anggota DPR RI dapil Kepulauan Riau.end
Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Dzikry Subhanie

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here