sumber: suarakarya-online.com
KINERJA K/L

Jumat, 4 Maret 2011
JAKARTA (Suara Karya): Kenaikan alokasi anggaran pengentasan kemiskinan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2011 belum berdampak pada pengurangan angka kemiskinan karena dana tersebut tidak fokus dan dikelola banyak kementerian/lembaga.

Menurut anggota Komisi VIII DPR Herlini Amran, meskipun jumlah alokasi anggaran mengalami kenaikan, namun pencapaian program tersebut belum berdampak pada pengurangan kemiskinan. “Hal ini disebabkan APBN untuk kemiskinan belum dialokasikan secara efektif karena dikelola oleh 19 kementerian dan lembaga,” kata Herlini di Jakarta, Kamis (3/3).

Menurut dia, Kementerian Sosial yang tugas pokoknya mengatasi kemiskinan hanya memiliki Rp 4 triliun dari Rp 86,1 triliun anggaran kemiskinan di tahun 2011. Karena itu, dia berharap kenaikan anggaran ini harus jadi momen bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian kondisi masyarakat bisa semakin membaik.

Saat ini, kata dia, pihaknya berharap rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Fakir Miskin yang sedang dibahas DPR dapat merumuskan pengelolaan dana-dana kemiskinan secara integral dan sistematis. “Harus ada leading actor dalam penanggulangan kemiskinan ini. Kalau tidak, semua akan berjalan sendiri-sendiri dan tidak menghasilkan apa-apa. Setidaknya berdasar Perpres Nomor 24 tahun 2010, presiden menunjuk Kementerian Sosial dengan tupoksinya membantu presiden dalam bidang sosial yakni kemiskinan,” ujarnya.

Berdasarkan penilaian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kata dia, efektivitas anggaran negara dalam menurunkan angka kemiskinan pada 2005-2009 mengalami penurunan dibanding sebelumnya. Tahun 2000-2004, setiap kenaikan satu persen anggaran mampu menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 0,4 persen. Sedangkan pada 2005-2009 kemampuan fiskal hanya 0,06 persen.

“Saat itu, kenaikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan naik hingga 394 persen pada kurun waktu 2000 hingga 2009 dari Rp 18 triliun hingga Rp 71 triliun. Sementara itu, tingkat kemiskinan berkurang dari 19,1 persen pada 2000 menjadi 14,2 persen pada 2009,” ucapnya.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 237,6 juta jiwa, Indonesia saat ini masih dihadapkan dengan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan pe ngangguran. Ditambah lagi dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, orang dengan kecacatan, orang dengan HIV/ AIDS, komunitas adat terpencil, anak jalanan, pekerja anak, jompo telantar dan lainnya.

“Berbagai masalah sosial ini menjadi tantangan bangsa kita yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Semoga RUU Fakir Miskin yang sedang dibahas dapat membantu masalah sosial yang ada. Karena ketika hal ini tidak mendapatkan perhatian dari negara, akan menimbulkan dampak sosial yang sangat serius,” tutur dia.

RUU Pengadaan Tanah

Sementara itu, rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (PTUP) yang merupakan RUU inisiatif pemerintah berpotensi memiskinkan rakyat. Sebab menurut anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramian menilai, RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan sangat merugikan masyarakat, membodohi dan berpotensi memiskinkan rakyat.

Dalam RUU tersebut, pemerintah tidak melibatkan pemilik tanah terkait soal ganti rugi. “Kita minta, dalam RUU itu yang punya tanah harus dilibatkan untuk bisa menentukan nilai tanah. Tak dilibatkannya pemilik tanah berpotensi bisa mengelabui pemilik tanah,” katanya.

Menurut dia, pembebasan tanah tersebut dilakukan sepihak dan subjektif atas pertimbangan pemerintah. “Memang pemilik tanah difasilitasi. Orang yang tidak puas dengan ganti rugi bisa menyampaikan ke pengadilan tapi hukum kita jelek dan kita pesimis kalau sudah masuk ke pengadilan. Kita mengusulkan agar jangan sampai masuk pengadilan,” ucapnya.

Selain itu, RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan juga berpotensi membodohi dan melanggar HAM. Menurut Malik, pembebasan tanah atau lahan yang bertujuan untuk kepentingan umum tidak memperhatikan aspek sosial, ekonomi. Dia juga menyesalkan swasta yang bisa secara langsung melakukan pembebasan lahan sebagaimana yang terdapat dalam bagian ketiga Pengadaan Tanah untuk kepentingan swasta. Pasal 12 RUU itu berbunyi, pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta dilakukan secara langsung dan sukarela oleh pihak swasta yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.

“Kalau dilihat dari pasal yang mengakomodir swasta, maka RUU tersebut berpotensi menguntungkan swasta ketimbang masyarakat kecil, pemilik tanah,” tuturnya.

Dia meminta agar definisi RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan harus diperjelas karena judul dari RUU tersebut bisa diartikan bermacam-macam.

“Nomenklatur harus lebih ditegaskan nama RUU ini. Saya mengusulkan agar nama RUU itu adalah Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tidak seperti yang ada sekarang,” ujar dia.

Selain RUU tentang pengadaan tanah, Ketua Komite III DPD RI Istibsyaroh menegaskan, RUU Penanganan Fakir Miskin sepatutnya mengakomodasi dan memuat materi yang mengatur sebuah sistem yang berisi kebijakan bagi fakir miskin, sehingga menjadi landasan penanganan fakir miskin. (A Choir/Ant)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here