Kamis, 3 Maret 2011 12:21 WIB | 755 Views

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi VIII DPR Herlini Amran menilai kenaikan alokasi anggaran pengentasan kemiskinan dalam APBN 2011 belum berdampak pada pengurangan angka kemiskinan karena dana tersebut tidak fokus dan dikelola banyak kementerian/lembaga.

“Meskipun jumlah alokasi anggaran mengalami kenaikan, namun itu belum berdampak pada pengurangan kemiskinan. Hal ini disebabkan APBN untuk kemiskinan belum dialokasikan secara efektif karena dikelola oleh 19 kementerian dan lembaga,” ujar Herlini di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Sosial yang tugas pokoknya mengatasi kemiskinan hanya punya Rp4 triliun dari Rp86,1 triliun anggaran kemiskinan di tahun 2011.

Karenanya, anggota FPKS DPR itu berharap kenaikan anggaran ini harus jadi momen bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian kondisi masyarakat bisa semakin membaik.

Herlini Amran yang masih menjadi Anggota Dewan Syariah Pusat PKS ini berharap, RUU Fakir Miskin (FM) yang sedang dibahas DPR dapat merumuskan pengelolaan dana-dana kemiskinan secara integral dan sistematis.

“Harus ada leading actor dalam penanggulangan kemiskinan ini. Kalau tidak, semua akan berjalan sendiri-sendiri dan tidak menghasilkan apa-apa. Setidaknya berdasar Perpres No. 24 tahun 2010, presiden menunjuk Kementerian Sosial dengan tupoksinya membantu presiden dalam bidang sosial yakni kemiskinan,” katanya.

Berdasarkan penilaian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), katanya lagi, efektivitas anggaran negara dalam menurunkan angka kemiskinan pada 2005-2009 mengalami penurunan dibanding sebelumnya. Tahun 2000 – 2004, setiap kenaikan satu persen anggaran mampu menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 0,4 persen. Sedangkan pada 2005-2009 kemampuan fiskal tersebut hanya 0,06 persen.

“Saat itu, kenaikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan naik hingga 394 persen pada kurun waktu 2000 – 2009 dari Rp18 triliun hingga Rp71 triliun. Sementara itu, tingkat kemiskinan berkurang dari 19,1 persen pada 2000 menjadi 14,2 persen pada 2009,” katanya.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 237,6 juta jiwa, Indonesia saat ini masih dihadapkan dengan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Ditambah lagi dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, orang dengan kecacatan, orang dengan HIV/ AIDS, komunitas adat terpencil, anak jalanan, pekerja anak, jompo telantar dan lainnya.

“Berbagai masalah sosial ini menjadi tantangan bangsa kita yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Semoga RUU Fakir Miskin yang sedang dibahas dapat membantu masalah sosial yang ada. Karena ketika hal ini tidak mendapatkan perhatian dari negara, akan menimbulkan dampak sosial yang sangat serius,” ujarnya.
(D011)

Editor: Bambang
COPYRIGHT © 2011

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here