Senayan – Meskipun jumlah alokasi anggaran mengalami kenaikan, namun belum berdampak pada pengurangan kemiskinan. Hal ini disebabkan APBN untuk mengatasi kemiskinan yang belum dialokasikan secara efektif karena dikelola oleh 19 kementerian dan lembaga.

“Kementerian Sosial yang tugas pokoknya mengatasi kemiskinan hanya punya Rp 4 triliun dari Rp 86,1 triliun anggaran kemiskinan di tahun 2011. Kenaikan anggaran ini harus jadi momen bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Sehingga kondisi masyarakat akan semakin membaik,” kata anggota Komisi VIII DPR RI Herlini Amran dalam pernyataan pers kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (3/3).

Dia mencatat saat ini angka kemiskinan masih sangat tinggi jumlahnya mencapai 31 juta atau sebesar 13,33 persen. Politisi PKS ini berharap, RUU Fakir Miskin yang sedang dibahas DPR dapat merumuskan pengelolaan dana-dana kemiskinan secara integral dan sistematis.

“Harus ada leading actor dalam penanggulangan kemiskinan ini. Kalau tidak, semua akan berjalan sendiri-sendiri dan tidak menghasilkan apa-apa. Setidaknya berdasar Perpres No. 24 tahun 2010, presiden menunjuk Kementerian Sosial dengan tupoksinya membantu presiden dalam bidang sosial yakni kemiskinan,” jelasnya.

Berdasarkan penilaian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), lanjut Herlini, efektivitas anggaran negara dalam menurunkan angka kemiskinan pada 2005-2009 mengalami penurunan dibanding sebelumnya. Di mana pada tahun 2000 – 2004, setiap kenaikan satu persen anggaran mampu menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 0,4 persen. Sedangkan pada 2005-2009 kemampuan fiskal tersebut hanya 0,06 persen.

“Saat itu, kenaikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan naik hingga 394 persen pada kurun waktu 2000 – 2009 dari Rp 18 triliun hingga Rp 71 triliun. Sementara itu, tingkat kemiskinan berkurang dari 19,1 persen pada 2000 menjadi 14,2 persen pada 2009. Anggaran ini mengindikasikan anggaran penanggulangan kemiskinan saat ini meski setiap tahunnya meningkat,” urai anggota DPR RI asal dapil Kepulauan Riau.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 237,6 juta jiwa, ditegaskannya Indonesia saat ini masih dihadapkan dengan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Ditambah lagi dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, orang dengan kecacatan, orang dengan HIV/ AIDS, komunitas adat terpencil, anak jalanan, pekerja anak, jompo telantar dan lainnya.

“Berbagai masalah sosial ini menjadi tantangan bangsa kita yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Semoga RUU Fakir Miskin yang sedang dibahas dapat membantu masalah sosial yang ada. Karena ketika hal ini tidak mendapatkan perhatian dari negara, akan menimbulkan dampak sosial yang sangat serius,” pungkas Herlini.
end
Selengkapnya

Komisi VIII
03 Mar 2011 09:24
sumber: jurnal parlemen.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here