sumber : jurnal parlemen.com
Komisi VIII
15 Mar 2011 15:12

Senayan – Upaya pemerintah memberikan perhatian hukum pada anak dan perempuan mendapat apresiasi dari anggota Komisi VIII DPR RI Herlini Amran. Pemerintah berencana merevisi UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak untuk meningkatkan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta memberikan prioritas program akses hukum bagi perempuan miskin.

“Selama ini hukum untuk anak dan perempuan belum ada yang detail masih gabung dengan yang lain, karena harus spesifik itu kan yang menangani Komisi III jadi perlu ada masukan-masukan juga. Saya setuju akan ada pemisahan antara hukum anak dengan orang dewasa,” katanya kepada Jurnalparlemen.com, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3).

Menurut politisi PKS ini, sampai saat ini masih banyak anak-anak yang berhadapan dengan hukum menjalani hukuman satu tahanan dengan orang dewasa, secara psikologis hal ini bukan membuat mereka jera tetapi justru membuat mereka tambah pengalaman.

“Desakan itu memang banyak sekali, banyak hal yang diperlu disesuaikan karena hukum kita kan berkembang sesuai perkembangan zaman. Perlindungan khusus anak-anak berhadapan hukum seperti apa memang cukup jlimet, detailnya seperti apa. Misalnya anak-anak yang memperkosa ini korban atau pelaku. Karena selain pelaku dia korban juga, ini perlu penanganan khusus,” ujarnya.

Komisi VIII, diakui Herlini memang belum melakukan kajian secara detail, karena bahasan mengenai UU Peradilan Anak ini ada di Komisi III DPR RI.

“Kita hanya memberikan dorongan-dorongan dipercepat. Hasil temuan kunker komisi ke lembaga pemasyarakatan (lapas) anak dan perempuan itu menjadi pendorong, Komisi VIII itu lebih pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaknya. Jadi lebih pada memberdayakan dan melindunginya, bukan permasalahan hukumnya,” pungkas anggota DPR RI dapil Kepulauan Riau.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here