Senayan – Keberadaan Kantor Misi Haji Indonesia (KMHI) di Arab Saudi yang sebelumnya adalah Kantor Teknis Urusan Haji atau TUH diharapkan bisa efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang terus berulang. Apalagi, anggaran yang dialokasikan tidak sedikit.

“Dengan anggaran 5 miliar, kami berharap KMHI dapat merumuskan dan menyiapkan peningkatan pelayanan haji ke depannya. Kinerja penyelenggaraan ibadah haji harus lebih optimal dibanding dengan sebelumnya,” kata anggota Komisi VIII DPR RI Herlini Amran kepada Jurnalparlemen.com di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/3).

Politisi PKS ini mengungkapkan, dari pagu definitif Kementerian Agama 2011 sebesar Rp 32 triliun, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tahun ini naik 23,7 persen atau Rp 200,9 miliar dari jumlah tahun 2010 sebesar Rp 162,3 miliar.

Sementara itu, anggaran Pelaksana Ibadah Haji di Arab Saudi sebesar Rp 6 miliar yang dialokasikan untuk satker atase haji Rp 1 miliar dan KMHI Rp 5 miliar.

Herlini mengakui, hasil evaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 1431 H/ 2010 M masih menyisakan beragam persoalan, mulai dari masalah pemondokan yang tidak sesuai dengan kontrak, katering yang beracun sampai keterlambatan pesawat hingga 10 jam. Masalah tersebut harus menjadi proritas Kementerian Agama dalam peningkatan pelayanan ibadah haji tahun 2011.

“Permasalahan yang lalu harus menjadi prioritas perbaikan pelayanan haji tahun yang akan datang,” pungkas anggota DPR RI Dapil Kepulauan Riau ini.end

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here