Senayan – Kelembagaan yang akan menangani fakir miskin dalam Rancangan Undang-undang Penanganan Fakir Miskin masih menjadi perdebatan dalam tim panja Komisi VIII DPR RI. Tim Panja RUU Fakir Miskin sejak Kamis (24/3)- Minggu (27/3) melakukan konsinyering.

“Ada beberapa hal substantif yang masih ditunda pembahasannya. Seperti kelembagaan fakir miskin. Menteri yang menanganinya, sasaran penanganan fakir miskin, pendataan fakir miskin, koordinasi dan pengawasan, ada beberapa pasal yang diserahkan ke Tim Perumus,” kata anggota Komisi VIII DPR RI Herlini Amran kepada Jurnalparlemen.com, Sabtu (26/3).

Meski demikian, menurutnya, panja RUU Fakir Miskin sudah menyepakati bersama diantaranya judul RUU-nya Penanganan Fakir Miskin, hak dan tanggung jawab, serta beberapa hal yang bersifat redaksional.

Mengenai kelembagaan ini, lanjut Herlini Fraksi PKS berpandangan tidak perlu dibentuk lembaga atau badan baru, sebab memang tidak ada dalam DIM. “Kita harus mengoptimalkan kementrian yang ada, selama ini jmlah lembg/komisi negara di Indonesia sudah sangat besar. Jumlah lembaga dan komisi negara lebih dari 50, kementerian ada 36 dan LPND ada 25,” urainya.

Hal ini tidak saja akan menambah beban anggaran, Herlini mengatakan juga terkait akuntabilitas dan kordinasi di antara lembaga tersebut dan koordinasi dg kementrian yang ada. “Pembentukan badan/lembga baru tentu membutuhkan biaya besar, maka kita optimalkan saja kementerian yang ada,” tandasnya.

Untuk penanganan fakir miskin, anggota DPR Dapil Kepri ini menambahkan bisa difokuskan pada kementerian teknis dan operasional yang tupoksinya menurut UU Kementerian Negara adalah menangani masalah sosial (yakni Kemensos), ini juga sesuai dengan UU 11/2009 tentag Kesejahteraan Sosial. “Artinya leading sectornya ada di kementrian tersebut,” pungkasnya.end

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here