Hidayatullah.com–Usulan berbagai pihak agar dana haji dikelola oleh lembaga independen dan professional tampaknya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, karena berbenturan dengan peraturan. Pernyataan ini disampaikan Herlini Amran, Anggota Komisi VIII DPR RI.

“Usulan tersebut terkendala oleh UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Haji,” ujar Herlini kepada hidayatullah.com.

Dalam bab IV pasal 8 ayat 2 UU tersebut, kata Herlini, dijelaskan bila kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggungjawab pemerintah. Selanjutnya pasal 2 dijelaskan bila penyelenggaraan haji dilaksanakan berdasarkan azas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

“Jika prinsipnya nirlaba tentu tidak mungkin diselenggarakan secara profesional,” terang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Kendati demikian, Herlini menyambut positif usulan tersebut. Ia berharap dana haji dikelola oleh lembaga di luar Kementerian Agama. “Selama ini pengelolaan dana haji masih jauh dari apa yang diharapkan. Memang dana haji ini harus dikelola tersendiri secara khusus, sehingga bisa fokus dalam pelayanan haji yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” papar Herlini.

Langkah awal untuk menuju ke arah sana, Herlini mengusulkan DPR merevisi UU Nomor 13 Tahun 2008 itu.*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here