sumber: republika.co.id

JAKARTA –– Meski sudah disahkan, Undang-Undang (UU) Nomor 44/2008 tentang Pornografi belum optimal diimplementasikan. Salah satu penyebabnya, tak didukung adanya Peraturan Pemerintah (PP). Padahal, PP ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas pornografi. Anggota Komisi VIII DPR, Herlini Amran, mempertanyakan kondisi tersebut. Sebab, dari segi regulasi, DPR sudah mengesah kan UU Pornografi. “Pemerintah belum serius membuat PP yang terkait dan turunan dari UU ini. Harus dibuat!” kata Herlini saat dihubungi Republika, Senin (25/4). Herlini menjelaskan, PP bertujuan memberikan aturan pelaksana UU Pornografi. Peraturan ini harusnya di garap oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). “Amanat UU Pornografi menugaskan ketiga kementerian itu. Tapi, hingga kini belum ada kabarnya lagi. Kemkominfo sudah berupaya maksimal, tapi belum semua ter-cover karena situs porno terlalu banyak dan seringkali pemerintah kecolongan,” kata Herlini. Tak hanya itu, Herlini mengingatkan pemerintah daerah (pemda), terutama gubernur dan jajarannya, jangan tinggal diam. Mereka harus membuat peraturan daerah (perda) yang bisa menerjemahkan UU secara lebih detail. UU Pornografi, lanjut Her lini, bertujuan memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat. UU ini juga menjadi landasan hukum untuk melindungi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan serta mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. Pertanyakan komitmen
Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, Siti Noordjanah Djo hantini, juga menyatakan komitmen pemerintah dalam memberantas pornografi layak dipertanya kan. Pasalnya, implementasi dan pengawasan UU Pornografi tidak jelas. Hal itu berakibat citra Indonesia sebagai bangsa besar, religius, dan berbudaya terhormat kian bergeser. “Sering negara tidak hadir kepada persoalan yang luas,” katanya Noordjanah. Pemerintah juga dianggap masih gamang dan tidak tegas. Logika yang digunakan masih berkutat pada demokrasi dan HAM. “Kalau menimbulkan kemudharatan, mestinya negara bertanggung jawab,” ujar dia. Sementara itu, Direktur IT dan Supply Telkom, Indra Utoyo, mengemukakan semakin meningkatnya teknologi informasi dan telekomunikasi, membuat pornografi merajalela di dunia maya. Perlu peran pemerintah dan masyarakat yang lebih besar dalam menangkal situs porno. “Selama ini upaya menangkal pornografi hanya dibebankan kepada operator telekomunikasi,” kata Indra usai memberikan pelatihan internet kepada 100 Santri Indigo di Pondok Pesantren Al-Khairiyah, Cile gon, Banten, kemarin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here