Komisi VIII DPR RI antara lain
mengingatkan, agar Bupati Garut beserta jajarannya bisa menertibkan
pemukiman penduduk di sepanjang bantaran sungai, yang dinilai rawan
tergerus bencana banjir bandang.

Penegasan tersebut dikemukakan Ketua Tim Kunjungan Spesifik kalangan
legislatif tersebut, Muhammad Oheo Sinapoy saat mendatangi lokasi
bencana di Kawasan Garut Selatan, Jumat.

Dia juga menyatakan, kesiapannya menindaklanjuti pemenuhan kebutuhan
biaya rekonsialiasi pasca bencana, melalui dana talangan yang
disesuaikan dengan pengusulan dari daerah, katanya kepada Garut News.

Sedangkan upaya penanggulangan kerentanan tanah serta lemahnya daya
dukung vegetasi, hendaknya disesuaikan dengan pemetaan mitigasi dampak
kerusakannya, ungkap Sinapoy.

Menyusul Bupati Garut, Aceng H.M Fikri antara lain minta bantuan dari
jajaran Komisi VIII agar bisa mendorong kelancaran bantuan rehabilitasi
dan rekonstruksi, terutama pada kerusakan infrastruktur.

Sinapoy katakan, tersedia anggaran siap pakai (On Call) APBN 2011
bagi seluruh Indonesia sebesar Rp6 triliun, yang semestinya di Kabupaten
Garut pun tersedia senilai satu persen dari APBD setempat, agar setiap
saat maupun kapanpun jika diperlukan dapat dimanfaatkan.

Sekretariat Komisi VIII, Ny. Elin Mulyani juga mengemukakan, Garut
yang berkondisi wilayah rawan bencana memerlukan perhatian dari berbagai
pihak, sehingga rombongan yang beranggotakan 12 personil, termasuk
tenaga akhli komisi langsung meninjau lokasi.

Sekaligus menyerahkan bantuan bernilai Rp100 juta, selain itu
diserahkan bantuan dari Kementerian Sosial antara lain berupa seragam
sekolah, makanan tambahan, sarung, sarden, makanan siap saji serta kaos
kerah.

Sekretaris Dinsosnakertrans Kabupaten Garut, Heri. H, SH menyatakan,
kunjungan Komisi VIII tersebut, menunjukan besarnya perhatian kalangan
legislatif atas terjadinya bencana di daerah ini, yang juga langsung
memberikan bantuan materi.

Sehingga akan ditindaklanjuti tanggap darurat berikutnya, pasca
tanggap darurat pertama telah dinyatakan berakhir, dilakukan pula
pembahasan antar SKPD terkait proses kegiatan sebelum dilakukan
rehabilitasi dan rekonstruksi.

Termasuk pemberian jaminan hidup, pasca berakhirnya tanggap darurat
pertama selama tujuh hari, kemudian mencoba memanfaatkan APBD bagi
kerusakan ringan, sedangkan kerusakan sedang diharapkan bisa dipasok
dari bantuan dana APBD provinsi, serta kerusakan berat dari APBN.

Dilakukan pula proses pendataan yang valid, oleh tim guna menunjang proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, katanya.

Sembilan anggota Komisi VIII lainnya, terdiri Mahrus Munir, Nurul
Iman Mustofa, Ketut Sustiawan, Herlini Amran, Dewi Coryati, Muhammad
Arwani Thomafi, Ali Maschan Moesa, Saefudin Donodjoyo, serta
Soemintarsih Moentoro.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here