Senayan – Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) seharusnya dibentuk sebelum pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2011.
“Harusnya pemerintah sudah membentuk KPHI sebelum dimulainya pembahasan BPIH. Keberadaan KPHI sangat penting dalam rangka mengawasi jalannya pembahasan BPIH,” kata anggota Komisi VIII DPR RI Herlini Amran kepada Jurnalparlemen.com, Jumat (27/5).
Kementerian Agama (Kemenag), menurut politisi PKS ini, mestinya bisa menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut. “Saya sangat menyayangkan KPHI yang hingga saat ini belum terbentuk,” ujarnya.
Tak hanya KPHI, lanjut Herlini, laporan keuangan haji yang belum selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menjadi perhatian dalam penyelenggaraan haji.
“Laporan keuangan haji dan KPHI adalah dua masalah serius dalam rangka penyelenggaraan haji yang adil, profesional dan akuntabel. Selain amanat dari UU, penyelenggaraan haji adalah amanat dari Allah harus dilaksanakan dengan baik, tapi saya masih sangsi,” pungkas anggota DPR RI Dapil Kepulauan Riau ini.end

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here