Senayan – Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI kembali melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait tiga hal krusial yang belum mendapatkan titik temu antarfraksi-fraksi di Komisi VIII.
“Siapa lembaga yang berwenang untuk menangani fakir miskin ini belum ada kata sepakat. Golkar dan fraksi lainnya mengusulkan dibentuknya badan tersendri di bawah presiden khusus untuk menangani fakir miskin ini. Semua pendanaan dan pendataan ada di bawah wewenang badan ini,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Herlini Amran kepada Jurnalparlemen.com, Senin (30/5).
Sedangkan Fraksi PKS, tidak menginginkan dibentuk badan baru, karena badan/lembaga pemerintah yang ada sudah cukup banyak, di samping akan membebani keuangan negara. Namun, jika tetap dibentuk badan baru, maka yang berwenang menangani badan tersebut adalah kementerian yang tupoksinya menangani fakir miskin yakni Kementerian Sosial.
“Nah karena belum ada titik temu, maka Panja Fakir Miskin akan mempertimbangkan kajian-kajian tentang badan-badan yang sudah ada, sejauh mana keefektifannya,” ujar politisi PKS ini.
Sebelum diputuskan, lanjut Herlini, perlu mendengarkan seluruh masukan dari anggota panja tentang kajian badan-badan yang akan menangani fakir miskin. “Sebelum memutuskan lembaga mana yang akan menangani fakir miskin maka Panja RUU Fakir Miskin akan mendengarkan masukan kajian tentang badan ini,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here