RMOL. Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum ditindaklanjuti Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) terkait penyelenggaraan ibadah haji (PIH) perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Apalagi BPK tidak menyatakan pendapat ataudisclaimer atas laporan keuangan PIH tahun 2010.

“Kami sangat menyayangkan, hal ini (penilaian BPK) bisa terjadi atas pelaksanaan kegiatan yang rutin dilaksanakan. Sepertinya Kemenag tidak belajar dari peristiwa sebelumnya,” kata anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Herlini Amran, kepada Rakyat Merdeka Onlinesesaat lalu (Selasa, 14/6).

Menurut Herlini, BPK menemukan sembilan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dalam pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2010. Diantaranya, belum ada laporan keuangan haji yang sesuai dengan prosedur baku. Selain itu, besaran hasil optimalisasi atas saldo awal calon haji biasa dan khusus yang dikelola bank penerima setoran tidak dilakukan.

“Atas kelemahan tersebut, kami mendesak Menteri Agama (Suryadharma Ali) untuk melaksanakan 11 rekomendasi yang diberikan BPK agar memerintahkan kepada Dirjen PHU untuk melaksanakan 11 rekomendasi tersebut,” tegas Herlini.

Temuan lainnya, kata Herlini, BPK menemukan ketidakpatuhan Dirjen PHU terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat material. Hal itu antara lain adanya pembayaran selisih pemondokan kepada jemaah, pembayaran kepada 64 pemilik rumah yang tidak sesuai dengan pedoman penyewaan rumah (tasrih), dan pembayaran sewa rumah. [yan]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here