sumber: suarakarya-online.com

KEAGAMAAN

Jumat, 17 Juni 2011

JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah anggota DPR mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji (PIH) oleh Kementerian Agama. Hal itu dikemukakan anggota Komisi VIII DPR Herlini Amran, dan Muhammad Baghowi, di Jakarta, kemarin.

Herlini yang merupakan anggota DPR asal dapil Kepri mengatakan, terdapat berbagai kemajuan dalam pengelolaan dana haji. Kemajuan itu, antara lain, laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan transparan, baik setiap bulan maupun setiap akhir musim haji.
Kedua, untuk lebih meningkatkan pengendalian dan optimalisasi penerimaan dana setoran awal Kemennterian Agama telah menerapkan program switching dengan seluruh BPS sehingga pengelolaan dana tersebut dapat dikendalikan secara online dan realtime. “Kementerian Agama juga telah menempatkan dana setoran awal ke jenis investasi yang lebih menguntungkan dan lebih aman, yaitu SBSN/ SUKUK dan seluruh dananya dijamin oleh pemerintah,” ujarnya. Dengan adanya setoran awal yang dimasukkan ke investasi SBSN/Sukuk, tutur dia, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan haji agar lebih berkualitas dan efisien.
Selain itu, ada peningkatan optimalisasi dana setoran awal yang telah mengurangi besaran BPIH pelaksanaan haji 1431 H/ 2010 M dibandingkan dengan pelaksanaan haji 1439 H/ 2009 M. “Kami mengapresiasi berbagai kemajuan yang diraih dalam pengelolaan haji ini,” katanya.
Herlini mengingatkan, baik buruknya penyelenggaraan ibadah haji akan memberikan pencitraan di mata internasional. Untuk itu, pemerintah mesti bersungguh-sungguh membenahi PIH ini.
“Terkait dengan regulasi, kami mendorong untuk mempercepat proses revisi atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar pelaksanaan PIH bisa semakin membaik,” ujarnya. Rapat BPIH
Sementara itu, DPR bersama dengan konsinyering bersama pemerintah terkait pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2011 dan tata kelola haji. DPR mengharapkan Kementerian Agama melaksanakan 11 rekomendasi yang diberikan BPK mengenai penyelenggaraan tata kelola ibadah haji.
“Rapat konsinyering dengan Panja Kemenag membahas biaya haji 2011. Panja DPR tetap ingin besaran biaya haji 2011 turun dari biaya haji 2010,” kata anggota Panja BPIH Komisi VIII DPR Muhammad Baghowi di Jakarta, kemarin.
Karena itu, DPR meminta pemerintah merasionalisasi kembali draf BPIH 2011 yang diajukan ke DPR. Pasalnya, kemungkinan besaran BPIH 2011 turun dari 2010 lalu sangat terbuka. “Melihat kondisi harga minyak dunia saat ini, serta kurs dolar AS, sangat terbuka biaya haji 2011 turun dari 2010 lalu. kita minta draf yang sudah disampaikan sebelumnya ke DPR untuk dirasionalisasi kembali,” katanya.
Selain itu, DPR juga mendesak Menteri Agama untuk melaksanakan 11 rekomendasi yang diberikan BPK mengenai penyelenggaraan tata kelola ibadah haji.
Di lain pihak Herlini Amran, mengungkapkan, BPK menemukan sembilan kelemahan sistem pengedalian internal (SPI) dalam pemeriksaan atas laporan keuangan PIH tahun 1431 H/2010 M. (Rully)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here