sumber: primaironline.com

16 Juni 2011 | 13:37 | Sosial


Bowo Santoso

Jakarta – DPR RI mendesak Menteri Agama Suryadharma Ali untuk melaksanakan 11 rekomendasi yang diberikan BPK mengenai penyelenggaraan tata kelola ibadah haji. Menag harus memerintahkan kepada Dirjen PHU untuk melaksanakan 11 rekomendasi BPK tersebut

Desakan tersebut terkait masih banyaknya temuan KPK yang belum ditindaklanjuti Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji, Apalagi BPK tidak menyatakan pendapat (disclaimer) atas Laporan Keuangan PIH Tahun 1431H/ 2010M.

“Kami sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi atas pelaksanaan kegiatan yang rutin dilaksanakan. Sepertinya Kemenag tidak belajar dari peristiwa sebelumnya,” kata anggota Komisi VIII DPR RI, Herlini Amran, di Jakarta, seperti dilansir laman dpr.go.id, Kamis (16/5).

Herlini mengungkapkan, BPK menemukan sembilan kelemahan Sistem Pengedalian Internal (SPI) dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan PIH tahun 1431 H/2010 M. Kelemahan tersebut diantaranya belum adanya laporan keuangan haji yang sesuai dengan prosedur baku.

Selain itu, besaran hasil optimalisasi atas saldo awal calon haji biasa dan khusus yang dikelola Bank Penerima Setoran tidak dilakukan. Temuan lainnya, BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat material.

Ketidakpatuhan itu antara lain, adanya pembayaran selisih pemondokan kepada jemaah yang tidak berhak sebesar SAR 905.400, pembayaran kepada 64 pemilik rumah yang tidak sesuai dengan pedoman penyewaan rumah (tasrih) sebesar SAR 5.879.762 (Equivalen Rp 14.170.038.267,62) dan pembayaran sewa rumah sebesar SAR 10.228.644,00 (Equivalen Rp24.650.704.723,39) tidak ditempati secara maksimal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here