sumber: radaronline.com

Senin, 20/06/2011 [10:14:00]

Keterangan Gambar : Menteri Agama Suryadharma Ali


Jakarta, Radaronline
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Menteri Agama untuk melaksanakan 11 rekomendasi yang diberikan BPK mengenai penyelenggaraan tata kelola ibadah haji. Selain itu, Menag harus memerintahkan kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) untuk melaksanakan 11 rekomendasi BPK tersebut.Desakan ini terkait masih banyaknya temuan KPK yang belum ditindaklanjuti Dirjen PHU mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji, apalagi BPK tidak menyatakan pendapat (disclaimer) atas Laporan Keuangan PIH Tahun 1431H/2010M.

“Kami sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi atas pelaksanaan kegiatan yang rutin dilaksanakan. Sepertinya Kemenag tidak belajar dari peristiwa sebelumnya,” kata Herlini Amran, Anggota Komisi VIII DPR RI asal Dapil Kepri, baru-baru ini.

Herlini mengungkapkan, BPK menemukan sembilan kelemahan Sistem Pengedalian Internal (SPI) dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan PIH tahun 1431 H/2010 M. Kelemahan tersebut diantaranya belum adanya laporan keuangan haji yang sesuai dengan prosedur baku. Selain itu, besaran hasil optimalisasi atas saldo awal calon haji biasa dan khusus yang dikelola Bank Penerima Setoran tidak dilakukan.

Temuan lainnya, BPK menemukan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat material. Hal itu antara lain: adanya pembayaran selisih pemondokkan kepada jemaah yang tidak berhak sebesar SAR 905.400, pembayaran kepada 64 pemilik rumah yang tidak sesuai dengan pedoman penyewaan rumah (tasrih) sebesar SAR 5.879.762 (Equivalen Rp 14.170.038.267,62) dan pembayaran sewa rumah sebesar SAR 10.228.644,00 (Equivalen Rp24.650.704.723,39) tidak ditempati secara maksimal.

“Kementerian Agama telah menempatkan dana setoran awal ke jenis investasi yang lebih menguntungkan dan lebih aman yaitu SBSN/ SUKUK dan seluruh dananya dijamin oleh pemerintah. Dengan adanya setoran awal yang dimasukkan ke investasi SBSN/SUKUK diharapkan dapat meningkatkan pelayanan haji agar lebih berkualitas dan efisien.

Selain itu ada peningkatan optimalisasi dana setoran awal yang telah mengurangi besaran BPIH pelaksanaan haji 1431 H/2010 M dibandingkan dengan pelaksanaan haji 1439 H/2009 M. Kami mengapresiasi berbagai kemajuan yang diraih dalam pengelolaan haji ini,” katanya. (Maula VK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here