(Humas Kemenag Sultra) — JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI,
Herlini Amran, meminta pemerintah untuk lebih serius menangani haji
nonkuota. Menurutnya, penanganan secara proaktif itu sangat penting
karena menyangkut nama baik dan citra bangsa Indonesia di mata
Internasional. Keberadaan jamaah haji nonkuota jelas sangat mengganggu
konsentrasi petugas haji, bahkan dapat menurunkan citra penyelenggaraan
haji Indonesia.

Apalagi Pemerintah Arab Saudi juga mengeluhkan keberadaan jamaah
nonkuota karena berpotensi mengganggu kenyamaan jamaah lain, kata
Herlini Amran kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/10/2011).
Menurut Herlini, permasalahan haji nonkuota setiap tahun selalu
terjadi dan terus berulang. Pemerintah dapat mengatasi persoalan ini
baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Di dalam negeri, Kementerian
Agama perlu mengoptimalkan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait
dengan keimigrasian sehingga keberangkatan jamaah haji non kloter bisa
diatasi sejak sebelum keberangkatan. Selain itu, pemerintah perlu
memberikan sangsi kepada pihak yang memberangkatkan karena telah
memberangkatkan calon jamaah haji di luar kuota yang ditetapkan
pemerintah. Apalagi calon jamaah haji yang diberangkatkan menjadi
terlantar, jelasnya.
Sedangkan di saat berada Arab Saudi, imbuh dia, pemerintah perlu
mengoptimalkan peran Kantor Misi Haji Indonesia (KMHI). Dengan begitu,
kata dia lagi, jika terbukti sudah mengganggu calon jamaah haji serta
melanggar hukum, maka KMHI bisa memulangkan kembali ke tanah air.
Munculnya jamaah non kuota ini bermula dari panjangnya daftar tunggu
kuota haji sehingga ada pihak yang memanfaatkan situasi itu dengan
memberangkatkan calon haji nonkuota. Calon jamaah haji waiting list ini
sudah mencapai 1,4 juta jiwa. Bagi mereka yang tidak ingin menunggu
lama, maka haji nonkouta mengambil jalan pintas. Sebab tidak melalui
pendaftaran di Kementerian Agama, sehingga nama mereka tidak terdaftar
baik pada jamaah haji regular maupun ONH Plus, papar politisi PKS asal Kepri ini.
Diupload oleh Humas Kanwil Sultra (-) dalam kategori Bidang Haji, Zakat dan Wakaf
pada tanggal 26-10-2011 21:05
sumber : kemenagsultra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here