REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PKS, Herlini
Amran, menyayangkan belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai
pelaksanaan UU Pornografi.
Padahal, katanya di Gedung DPR Jakarta,
Kamis, UU tersebut sudah disahkan sejak tahun 2008 dan sangat memerlukan
Peraturan Pemerintah (PP) untuk penegakan hukum dan pemberantasan
pornografi.

“Kasus pornografi dan pornoaksi marak terjadi di
tengah masyarakat baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kami minta
pemerintah segera menerbitkan PP-nya,” katanya tegas.

Anggota DPR
asal Dapil Kepulauan Riau ini memaparkan, data “googletren” menyebutkan
bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga negara pengakses pornografi.
Data Yayasan Kita dan Buah Hati bahkan menyebutkan, 67 persen dari
2.818 siswa Sekolah Dasar (SD) mengaku pernah mengakses informasi
pornografi.

Herlini menjelaskan, adanya PP bertujuan memberikan
aturan pelaksana UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Peraturan ini
harusnya digarap oleh tiga kementerian yakni Kementerian Agama
(Kemenag), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kemen PP dan PA) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemkominfo).

Selain itu, UU ini juga menjadi landasan hukum
untuk melindungi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan
perempuan serta mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi
seks di masyarakat.

“Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat
terutama para remaja dan pelajar agar terhindar dari kasus pornografi
dan pornoaksi beserta dampaknya. Kita juga perlu menginternalisasikan
nilai-nilai agama ke dalam pendidikan,” ujarnya.

Redaktur: Stevy Maradona
Sumber: Antara

sumber : republikaonline

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here