Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Herlini Amran mengatakan,
Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru disahkan DPR diharapkan bisa
mengatasi persoalan kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin
Indonesia yang mencapai lebih dari 30 juta jiwa, dan diperkirakan 13,7
juta jiwa di antaranya adalah fakir miskin, maka UU Pengelolaa Zakat
diharapkan mampu memberikan kontribusi di dalam penanganan fakir miskin,
ujar Herlini di Jakarta, Jumat.

“Perkembangan zakat
menunjukkan peningkatan yang signifikan pascaterbitnya UU No 38/1999
tentang Pengelolaan Zakat. Perkembangan yang menggembirakan itu antara
lain dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakatnya
melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ),” ujarnya.

Meningkatnya kesadaran berzakat, kata dia, telah menyebabkan semakin meningkatnya jumlah penghimpunan dana.

Dengan jumlah potensi zakat yang begitu besar sebagaimana hasil
riset BAZNAS dan IPB tahun 2011 mengenai potensi zakat nasional
ditemukan angka mencapai Rp217 triliun rupiah atau setara dengan 3,4
persen dari PDB Indonesia, kata Herlini, bisa menjadi solusi mengatasi
persoalan kemiskinan.

“Oleh karena itu, dalam
pelaksanaannya UU Pengelolaan Zakat ini bisa disininergikan dengan UU
Tentang Fakir Miskin,’ ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Herlini berharap ke depan terjadi sinergi dan komunikasi antara
Badan Zakat Nasional (BAZNAS) selaku pengelola zakat nasional, Lembaga
Amil Zakat (LAZ), Kementerian Agama dan Kementerian Sosial di dalam
penanganan fakir miskin.

“Sinergi ini penting untuk
menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan. Contoh
sederhana adalah sinergi di dalam pendataan fakir miskin. Dengan adanya
penggunaan data yang sama dan terintegrasi, maka tidak akan terjadi
kesalahan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat,” ujarnya.

Kepada LAZ Herlini mengimbau agar bisa menyesuaikan tata
organisasinya sesuai dengan UU yang baru. “Pemerintah juga diharapkan
bisa mensosialisasikan UU yang baru ini agar masyarakat dapat mengetahui
dan memahami substansi perubahan UU ini,” ujarnya.

Sebelumnya, ketika RUU Pengelolaan Zakat akan disahkan menjadi UU,
sempat terjadi pembahasan yang alot yang disuarakan Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pasal 18 tentang pembentukan LAZ wajib
mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan persyarakat
terdaftar sebagai organsiasi kemasyarakatan Islam yang mengelola
pendidikan, dakwah dan sosial.

Konsekuensinya, LAZ yang
sudah berjalan dan berkontribusi selama ini dibawah payung hukum yayasan
harus menyesuaikan diri sesuai dengan UU yang baru.

sumber : antara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here