Jumat, 28 Oktober 2011 12:06:00
Ilustrasi (Foto : Dok)

JAKARTA (KRjogja.com) – Anggota
Komisi VII DPR RI Herlini Amran mengatakan, Undang-Undang Pengelolaan
Zakat yang baru disahkan DPR diharapkan bisa mengatasi persoalan
kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin Indonesia yang mencapai lebih dari 30 juta jiwa,
dan diperkirakan 13,7 juta jiwa di antaranya adalah fakir miskin, maka
UU Pengelolaa Zakat diharapkan mampu memberikan kontribusi di dalam
penanganan fakir miskin, ujar Herlini di Jakarta, Jumat.

“Perkembangan zakat menunjukkan peningkatan yang signifikan
pascaterbitnya UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Perkembangan
yang menggembirakan itu antara lain dengan tumbuhnya kesadaran
masyarakat untuk menunaikan zakatnya melalui Lembaga Pengelola Zakat
(LPZ),” ujarnya.

Meningkatnya kesadaran berzakat, kata dia, telah menyebabkan semakin meningkatnya jumlah penghimpunan dana.

Dengan jumlah potensi zakat yang begitu besar sebagaimana hasil riset
BAZNAS dan IPB tahun 2011 mengenai potensi zakat nasional ditemukan
angka mencapai Rp217 triliun rupiah atau setara dengan 3,4 persen dari
PDB Indonesia, kata Herlini, bisa menjadi solusi mengatasi persoalan
kemiskinan.

“Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya UU Pengelolaan Zakat ini bisa
disininergikan dengan UU Tentang Fakir Miskin,` ujar politisi Partai
Keadilan Sejahtera ini.

Herlini berharap ke depan terjadi sinergi dan komunikasi antara Badan
Zakat Nasional (BAZNAS) selaku pengelola zakat nasional, Lembaga Amil
Zakat (LAZ), Kementerian Agama dan Kementerian Sosial di dalam
penanganan fakir miskin.

“Sinergi ini penting untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan
di lapangan. Contoh sederhana adalah sinergi di dalam pendataan fakir
miskin. Dengan adanya penggunaan data yang sama dan terintegrasi, maka
tidak akan terjadi kesalahan dalam pendistribusian dan pendayagunaan
zakat,” ujarnya. (Ant/Tom)

sumber : KRjogja

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here