Batampos-Saturday,
1 october 2011

Ibadah Haji
merupakan syariat Allah SWT yang telah
dilaksanakan sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Ritual ibadah haji sebagian besar
adalah cerminan dari perjuangan
Nabi Ibrahim dan keluarganya yang selama hidupnya terus menerus diuji Allah denganberbagai tugas
dan ujian untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah. Dengan penuh keteguhan
dan pengorbanan tersebut beliau lulus melewati berbagai ujian dan dijadikan
contoh suri tauladan bagi ummat manusia hingga akhir zaman dengan diabadikan
dalam Al Qur’an. ”Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah)
tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian
makam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan
Ismail: ”Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, yang
ruku’ dan yang sujud”. (QS Al Baqoroh 125).
Sedangkan, perintah menunaikan ibadah haji turun pada tahun ke-9
Hijrah sesuai firman Allah. ”Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk
(tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang
diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda
yang nyata, (di antaranya) makam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah
itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap
Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya
(tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS Ali Imron 96-97).
Sebagai salah satu rukun Islam maka
melaksanakan ibadah haji menjadi wajib bagi yang mampu. Sebagai gambaran, pada
musim haji 2011 Indonesia mendapat kuota 221 ribu (termasuk kuota tambahan 10
ribu). Hal ini menunjukkan bahwa dari 237,6 juta jiwa penduduk Indonesia, maka
yang berangkat haji masih dibawah 10%. Dengan jumlah kuota yang masih relatif
sedikit menyebabkan daftar tunggu jamaah haji semakin panjang dimana saat ini
sudah mencapai 1,4 juta jiwa.
Profesionalisme Pemerintah
Di dalam UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
disebutkan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan
pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan jamaah haji. Undang-Undang ini juga menyatakan secara jelas bahwa
Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) dikelola langsung oleh pemerintah secara
nirlaba. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 bahwa Penyelenggaraan
Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan,
profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Selanjutnya pada
pasal 3 ditegaskan juga bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk
memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi
jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan
ketentuan ajaran agama Islam.
Setip tahun penyelenggaraan ibadah haji selalu mendapatkan sorotan
dari berbagai pihak karena jumlah jamaah haji Indonesia yang begitu besar.
Konsekuensinya adalah bagaimana penyelenggaraan ibadah haji dapat dilakukan
secara profesional. Oleh karena itu penyelenggaraan ibadah haji mulai sejak
persiapan di tanah air, pelaksaanaan ibadah di tanah suci serta kepulangan
kembali ke tanah air akan menjadi pencitraan bagi bangsa ini. Karena pada
dasarnya setiap jamaah haji merupakan duta bangsa. Sebagai duta bangsa, maka
setiap jamaah haji akan berperan di dalam menjaga dan mengharumkan nama
bangsa. Apabila penyelenggaraannya baik, maka baiklah citra bangsa
Indonesia. Tetapi sebaliknya apabila buruk penyelenggaraannya, maka citra
bangsa kita menjadi jatuh. Sehingga menjadi penting bagi pemerintah untuk
mengoptimalkan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini.
Agar citra penyelenggaraan ibadah haji bisa pulih, maka pemerintah
harus mampu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya.
Upaya peningkatan kinerja PIH di tahun 2011 ini bisa dilaksanakan
dengan memperhatikan berbagai rekomendasi baik dari Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) maupun masyarakat terutama jangan sampai ada lagi jamaah haji yang
terlantar, keracunan makanan, dan keterlambatan pesawat.
Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan ibadah haji di masa
mendatang, maka Komisi VIII DPR RI telah mengagendakan untuk melakukan Revisi
UU No 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Substansi revisi
Undang-Undang ini terkait dengan beberapa hal berikut. Pertama, revisi ini
didasarkan pada tuntutan profesionalisme tata kelola PIH. Kedua, adanya
tuntutan pemisahan antara peran pelaksanaan dengan pengawas PIH. Saat ini semua
tahapan penyelenggaraan ibadah haji dilaksakan oleh Pemerintah. Padahal UU
sudah mengamanatkan agar dibentuk Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Hingga
saat ini KPHI juga belum terbentuk. Padahal peran dan fungsi KPHI berkaitan
dengan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan ibadah haji.
Ketiga, besarnya jumlah dana yang
dikelola dimana pada tahun 2010 mencapai Rp6,9 triliun dan itu dilakukan secara
berkesinambungan. Dengan demikian diperlukan sebuah tata kelola keuangan yang
transparan dan akuntabel. Kita tentu perlu memaklumi Opini Laporan Keuangan
Haji yang Disclaimer mestinya memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah
untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan ibadah
haji.  Keempat, profesionalisme Penyelenggaraan Ibadah Haji juga
menyangkut martabat, nama baik dan citra bangsa di mata dunia internasional
sehingga optimalisasi PIH menjadi keniscayaan.
Penutup
Walaupun ibadah haji merupakan ibadah yang telah diwajibkan Allah SWT, semua
yang dialami jamaah haji merupakan ujian yang membutuhkan kesabaran, namun bagi
pemerintah jangan dimanfaatkan bentuk kepasrahan jamaah haji dengan mengabaikan
prinsip profesionalitas dalam pengelolaannya. Sehingga seyogyanya dukungan
maksimal yang diberikan negara kepada para jamaah haji merupakan sebuah upaya
untuk mewujudkan haji yang mabrur. Wallahu a’lam bish showab. ***
OLEH: Hj. Herlini Amran, MA.

Anggota Komisi
VIII DPR RI Fraksi PKS – Dapil Kepri

sumber : batampost

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here