Anggota DPR Beri Enam Catatan Soal Pemberangkatan Calon Haji
Add caption

 Para
Jamaah Calon Haji (JCH) kloter pertama menaiki pesawat
Garuda Air Bus
A300 di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda,
Blangbintang, Aceh
Besar, Minggu (2/10).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
– Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Herlini Amran memberikan apresiasi
kepada jemaah calon haji asal Mentawai yang untuk pertama kali bisa
berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji.
Hal itu
disampaikan Herlini dalam pers rilisnya kepada wartawan saat melepas
keberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) embarkasi Padang Minggu
(2/10/2011) di Kota Padang.
Ditambahkan, tahun ini ada sebanyak 35
(tiga puluh lima) JCH yang berasal dari Kabupaten Mentawai. Ini baru
pertama kali JCH dari Mentawai di antaranya ada mualaf. “Kita sangat
bersyukur karena tahun ini semua daerah Kota/ Kabupaten sudah
mengirimkan jemaahnya termasuk Mentawai,” ujarnya.

Kabupaten
Mentawai didirikan apda tahun 1999 sesuai dengan Undang-Undang No.49
Tahun 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman Propinsi
Sumatera Barat. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat
70.174 orang dengan penduduk laki-laki sebanyak 36.479 orang dan
penduduk perempuan sebanyak 33.695 orang.
Menurut Herlini, terkait
pemberangkatan JCH melalui embarkasi Padang, ada beberapa catatan yang
perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, kondisi tempat tidur di
asrama haji yang bertingkat, sementara JCH banyak yang sudah tua tentu
mereka menjadi kesulitan untuk naik menempati tempat tidur bagian atas.
Sehingga tempat tidur yang bagian atas tidak terpakai.
“Kedua, kita mendukung JCH yang berangkat diprioritaskan yang tua, namun harus diperhatikan juga pendampingnya,” ujarnya.
Walaupun
Kabid Haji sudah menitipkan mereka kepada Ketua Kloter/Ketua Kelompok,
namun tetap masih membawa kendala yang cukup serius karena tidak mungkin
mereka bisa memperhatikan sedemikian karena banyaknya jemaah dan medan
yang sulit, apalagi jika dapat pemondokan yang jauh.
“Untuk itu,
sebagai solusinya kami minta Kementerian Agama bisa mengatur mekanisme
agar keluarga yang menjadi pendamping bisa berangkat dalam kloter yang
sama tanpa dipisahkan,” ujar Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kepulauan
Riau (Kepri) Ini.
Ketiga, terkait dengan JCH yang mendapat
kuota tambahan, perlu dibuatkan mekanisme manasik haji supaya mereka
memiliki pemahaman haji yang memadai.
Kelima, agar petugas haji
lebih memperhatikan jemaah yang memiliki resiko tinggi karena dalam 1
(satu) kloter hanya memiliki 1 orang dokter dan 2 (dua) tenaga perawat.
Keenam, Kemenag perlu memberikan panduan praktis bagi petugas kesehatan
sehingga mereka bisa menjalankan ibadah dengan tetap menunaikan tugas
mereka dengan baik.
Sebagaimana diketahui musim haji tahun 2011
Indonesia mendapatkan kuota 221.000 jemaah haji (termasuk kuota tambahan
10 ribu jemaah). Hal ini menunjukkan bahwa dari 237,6 juta jiwa
penduduk Indonesia, maka yang berangkat haji masih di bawah 10%.
Sedangkan dengan biaya naik haji (direct cost) rata-rata sebesar
Rp30.771.900. Angka tersebut turun dibanding dengan tahun sebelumnya
yang mencapai Rp31.080.600.

Penulis: Willy Widianto  |  Editor: Yudie Thirzano
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com
sumber : tribunnews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here