Komisi VIII DPR RI antara lain mengingatkan, agar Bupati Garut beserta jajarannya bisa menertibkan pemukiman penduduk di sepanjang bantaran sungai, yang dinilai rawan tergerus bencana banjir bandang.
Penegasan tersebut dikemukakan Ketua Tim Kunjungan Spesifik kalangan legislatif tersebut, Muhammad Oheo Sinapoy saat mendatangi lokasi bencana di Kawasan Garut Selatan, Jumat.
Dia juga menyatakan, kesiapannya menindaklanjuti pemenuhan kebutuhan biaya rekonsialiasi pasca bencana, melalui dana talangan yang disesuaikan dengan pengusulan dari daerah, katanya kepada Garut News.
Sedangkan upaya penanggulangan kerentanan tanah serta lemahnya daya dukung vegetasi, hendaknya disesuaikan dengan pemetaan mitigasi dampak kerusakannya, ungkap Sinapoy.
Menyusul Bupati Garut, Aceng H.M Fikri antara lain minta bantuan dari jajaran Komisi VIII agar bisa mendorong kelancaran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama pada kerusakan infrastruktur.
Sinapoy katakan, tersedia anggaran siap pakai (On Call) APBN 2011 bagi seluruh Indonesia sebesar Rp6 triliun, yang semestinya di Kabupaten Garut pun tersedia senilai satu persen dari APBD setempat, agar setiap saat maupun kapanpun jika diperlukan dapat dimanfaatkan.
Sekretariat Komisi VIII, Ny. Elin Mulyani juga mengemukakan, Garut yang berkondisi wilayah rawan bencana memerlukan perhatian dari berbagai pihak, sehingga rombongan yang beranggotakan 12 personil, termasuk tenaga akhli komisi langsung meninjau lokasi.
Sekaligus menyerahkan bantuan bernilai Rp100 juta, selain itu diserahkan bantuan dari Kementerian Sosial antara lain berupa seragam sekolah, makanan tambahan, sarung, sarden, makanan siap saji serta kaos kerah.
Sekretaris Dinsosnakertrans Kabupaten Garut, Heri. H, SH menyatakan, kunjungan Komisi VIII tersebut, menunjukan besarnya perhatian kalangan legislatif atas terjadinya bencana di daerah ini, yang juga langsung memberikan bantuan materi.
Sehingga akan ditindaklanjuti tanggap darurat berikutnya, pasca tanggap darurat pertama telah dinyatakan berakhir, dilakukan pula pembahasan antar SKPD terkait proses kegiatan sebelum dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Termasuk pemberian jaminan hidup, pasca berakhirnya tanggap darurat pertama selama tujuh hari, kemudian mencoba memanfaatkan APBD bagi kerusakan ringan, sedangkan kerusakan sedang diharapkan bisa dipasok dari bantuan dana APBD provinsi, serta kerusakan berat dari APBN.
Dilakukan pula proses pendataan yang valid, oleh tim guna menunjang proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, katanya.
Sembilan anggota Komisi VIII lainnya, terdiri Mahrus Munir, Nurul Iman Mustofa, Ketut Sustiawan, Herlini Amran, Dewi Coryati, Muhammad Arwani Thomafi, Ali Maschan Moesa, Saefudin Donodjoyo, serta Soemintarsih Moentoro.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here