PKS Pinang Sorot UU Fakir Miskin


TANJUNGPINANG – Disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanganan Fakir Miskin menjadi Undang-Undang (UU) mendapat pandangan khusus dari Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tanjungpinang, Alfin M Nur. Dengan adanya UU Fakir Miskin ini diharap dapat dalam penangannya tepat pada sasaran.
Keefektifitasan pasca UU fakir miskin dilahirkan diharap mampu memberikan jaminan sosial kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Selama ini dalam pembuatan peraturan daerahnya saja yang matang, namun untuk realisasinya kurang efektif. Alfin M Nur mengatakan alokasi pendanaan harus dibenarkan serta adanya pengawalan dapat membuat UU fakir miskin ini efektif. Untuk jaminan sosial seperti jaminan pendidikan, kesehatan dan lain-lain diharap dapat dijadikan dalam satu payung.
Tak hanya itu Alfin M Nur juga menambahkan fakir miskin itu harus sesuai dan tepat sasaran seperti dalam artian yang ada di dalam Al Quran. Misalnya fakir miskin itu merupakan orang-orang yang tidak mampu, untuk makan saja hanya bisa satu kali dalam sehari dan tidak memiliki tempat tinggal. Mereka-mereka adalah orang-orang yang perlu dibantu dan berhak mendapatkan jatah 2,5 persen dari pendapatan yang kita punya dan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. 
Untuk itu perlu adanya upaya lain seperti adanya unsur zakat didalam Undang-undang. Pajak pendapatan kalau bisa digantikan dengan zakat karena hal ini memiliki nilai psikologis yang berbeda antara pajak dan zakat. Sebagai contoh banyak orang-orang yang sudah berpenghasilan tinggi pun tidak taat membayar pajak, namun jika pajak tersebut digantikan dengan membayar zakat 2,5 persen saja mereka cenderung akan lebih rela menyisihkan penghasilannya.
“Menurut saya untuk penghasilan cukup dizakat saja, tidak perlu pakai pajak. Hal ini karena kalau dipikir ketika kita membeli barang atau makan disuatu tempat saja kita bayar dengan pajak juga, kalau begitu kan pajak yang kita bayar double. Kalau memang begitu lebih baik kan penghasilan kita dipotong untuk zakat saja,” ujar Alfin kepadaTanjungpinang Pos, kemarin.
“Psikologis antara pajak dan zakat itu berbeda. Mereka yang mampu bisa saja berani tidak membayar pajak, namun untuk zakat biasanya cenderung membuat mereka lebih rela menyisihkan penghasilannya. Ini bisa menjadi solusi dalam menanggulangi fakir miskin” tambah Alfin.
Selain itu pajak yang berkaitan dengan perusahaan mikro, kecil, menengah sebaiknya dihinglangkan. Minimal untuk lima tahun pertama para pengusaha kecil tersebut dapat berupaya semaksimal mungkin memajukan usahanya tanpa tercekik pajak yang tinggi. Dengan begitu tercipta pengusaha-pengusaha (enterpreneur) yang maju sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di kota ini. 
Birokrasi dalam membangun usaha mikro, kecil, menengah pun kalau bisa dipangkas, cukup poin penting saja seperti Amdal dan legalitas hukum dalam pembangunan usaha. Hal ini dimaksud agar memudahkan para pengusaha pemula dalam membangun usaha, bahkan membuka lapangan pekerjaan.
Dalam pandangan mini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui pengesahan RUU tersebut sejak awal pembahasan. Fraksi PKS menyatakan RUU Penanganan Fakir Miskin mempunyai nilai strategis karena merupakan implementasi dari amanat UUD NKRI tahun 1945. Pandangan mini Fraksi PKS DPR RI disampaikan oleh Herlini Amran yang juga merupakan anggota panja RUU tersebut.
“UUD sebenarnya telah memberikan mandat kepada Pemerintah untuk melindungi dan memelihara fakir miskin. Tetapi selama hampir enam puluh enam tahun Indonesia merdeka, belum ada kesungguhan dalam melaksanakan isi dari UUD NRI tersebut. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpandangan, potret buram kemiskinan di Indonesia ini harus segera diakhiri,” kata Herlini Amran saat membacakan pandangan Fraksi PKS.
Penanggulangan kemiskinan, lanjut Herlini, hingga kini bersifat makro dan dilaksanakan oleh lintas kementerian dan lembaga. Hal ini menyebabkan penanganan fakir miskin belum efektif. “Dengan RUU ini pula Penanganan Fakir Miskin ini diharapkan bisa menjadi payung hukum dalam upaya penanganan fakir miskin yang lebih fokus dan efektif,” katanya.
Herlini Amran yang juga Anggota Dewan Syariah Pusat PKS menjelaskan, dalam rangka menangani fakir miskin dengan efektif, pemerintah harus memiliki data fakir miskin yang spesifik by name by address. Agar aplikasi Undang Undang Penanganan Fakir Miskin berjalan dengan baik, Fraksi PKS menekankan adanya kelembagaan yang kuat pada pihak pemerintah. Kelembagaan yang kuat merupakan persyaratan pokok untuk dapat melaksanakan program-program penanganan fakir miskin secara optimal.(cr5)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here