Anggota DPR memprotes Peraturan Menteri atur Pulau Berhala masuk Jambi.


Sekda Kepulauan Riau tunjukkan bukti Pulau Berhala masuk Kepri (Antara/ Henky Mohari)

$(document).ready(function(){
url = “http://nasional.vivanews.com/news/read/185934-jembatan-batam-singapura–untungkah-“;
timeout = 1020;
window.setTimeout(‘window.location= “‘ + url + ‘”; ‘,timeout*1000);
})

VIVAnews
– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Kepulauan Riau,
Herlini Amran, memprotes penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 44 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala.
Peraturan Menteri ini mengatur Pulau Berhala adalah bagian dari
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
“Padahal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Lingga di Propinsi Kepulauan Riau secara jelas juga
menyebutkan bahwa Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah: sebelah
utara berbatasan dengan Kecamatan Galang Kota Batam dan Laut Cina
Selatan; sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan; sebelah
selatan berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala; dan sebelah
barat berbatasan dengan Laut Indragiri,” kata Herlini yang duduk di
Komisi VIII DPR itu dalam siaran pers hari ini, Selasa 18 Oktober 2011.
Herlini bercerita, selama ini Pemerintah Kabupaten Lingga yang
termasuk Provinsi Kepulauan Riau membangun infrastruktur Pulau Berhala
antara lain sarana fisik untuk pendidikan, kesehatan, transportasi dan
lain sebagainya. “Selain itu, Pemkab Lingga dan Pemprov Kepri juga
memberikan berbagai bantuan untuk memberdayakan perekonomian warga,”
kata Herlini.
“Sebagaimana diketahui, Pulau Berhala selama ini masuk dalam wilayah
Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Pulau itu dihuni sekitar 669 jiwa
penduduk. Pulau Berhala memang memiliki keindahan. Menurut kisah dari
masyarakat Lingga, bahwa dulu di zaman kerajaan Riau, Lingga Berhala
sudah menjadi milik lingga. Apalagi masyarakat setempat juga menolak
daerahnya digabungkan ke Jambi. Mereka tetap ingin menjadi bagian dari
Provinsi Kepri karena memang mempunyai kedekatan historis dan budaya,”
kata Herlini.
“Terkait dengan persoalan ini, kami memberikan dukungan kepada
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri untuk menggugat keputusan itu ke
Mahkamah Agung (MA). Selain itu, kami minta kepada Gubernur Kepri agar
meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak agar mendapatkan dukungan
besar untuk mengembalikan Pulau Berhala kembali ke Kepri,” ujar Anggota
Dewan Syariah Pusat PKS ini.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menegaskan Pulau Berhala
secara peraturan perundang-undangan berada di bawah Provinsi Jambi.
Umar Syadat, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, menyatakan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
mengecualikan Pulau Berhala dari Provinsi Kepulauan Riau.
“Karena Pulau Berhala termasuk di dalam wilayah administratif
Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi,” begitu bunyi
Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002. Umar menyatakan, Pulau
Berhala kini masuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

sumber : VIVAnews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here