Jumat, 21 October 2011 00:00

Soal Gugat Permendagri Pulau Berhala
TANJUNGPINANG
– Herlina Amran, salah satu anggota DPR dari dapil Kepri ikut
menyayangkan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 44 Tahun 2011 tentang wilayah administrasi Pulau Berhala, yang
akhirnya dinyatakan masuk ke dalam  Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
Provinsi Jambi.  Untuk itu, Herlina mendukung upaya Gubernur Kepri HM
Sani untuk menggugat keputusan tersebut ke Mahkama Agung.

“Kami sangat mengharapkan Gubernur menggugat MA, untuk bisa
mengembalikan Pulau Berhala ke Provinsi Kepri,” kata Herlina kepada
wartawan di Hotel Furia, Kamis (20/10).

Agar gugatan itu cepat direspon, politisi PKS itu meminta Gubernur meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.

Herlina
menjelaskan, dalam Undang-undang No 31 tahun 2003, bahwa pembentukan
Kabupaten Lingga di Provinsi Kepri jelas-jelas menyebutkan Kabupaten
Lingga mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan
Galang, Kota Batam dan Laut Cina Selatan.

“Sudah jelas bahwa Pulau Berhala masuk ke dalam wilayah Provinsi Kepri, yang langsung berbatasan dengan Lingga,” ujar Herlina.

Selama
ini, kata dia, Pemprov Kepri, termasuk Pemkab Lingga telah banyak
membangun infrastruktur di pulau tersebut. Antara lain, sarana fisik
untuk pendidikan, kesehatan, transportasi dan lainnya.

Selain
itu, sambungnya lagi, selama ini yang diketahui masyarakat Pulau Berhala
dan juga Pemprov Kepri bahwa Pulau Berhala masuk ke dalam wilayah
Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga.

“Banyak keindahan alam dan
budaya yang sama dengan Provinsi Kepri. Menurut beberapa kisah dari
masyarakat Lingga, bahwa zaman kerajaan Riau Lingga, Pulau Berhala sudah
menjadi bagian dari Lingga,” ungkap Herlina. (cw53)

sumber : haluankepri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here