Mereka memanfaatkan daftar tunggu calon haji yang sangat panjang.

MAKKAH 
—  Sebanyak 18 calo atau penyelenggara jamaah haji nonkuota telah
terdeteksi. Mereka tidak mengantongi izin resmi alias illegal.
Kementerian Agama (Kemenag) meminta Polri segera mengambil tindakan
tegas.

“Saat ini telah ada 896 calon jamaah haji nonkuota yang
tiba di Tanah Suci. Mereka ada yang langsung ke Makkah atau lebih dulu
masuk Madinah. Dari laporan yang kami terima, mereka diberangkatkan oleh
18 travel yang ternyata tidak mempunyai izin resmi,” kata Menteri Agama
(Menag) Suryadharma Ali, di Makkah, Rabu (26/10).

Dia
menjelaskan, sesuai Undang-Undang UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji, Kemenag merupakan satu-satunya otoritas penyelenggaraan
haji di Indonesia, termasuk memberikan izin kepada pihak ketiga untuk
memberangkatkan jamaah melalui jalur khusus. “Dari Kemenag sudah jelas,
jika penyelenggaraan haji hanya ada dua jalur, yakni jalur reguler dan
jalur haji khusus berdasarkan kuota yang diberikan Pemerintah Arab
Saudi,” ujarnya.

Munculnya haji nonkuota dinilainya jelas
menyalahi sistem administrasi penyelenggaraan haji di Indonesia. Apalagi
belakangan diketahui, biro penyelenggara haji yang memberangkatkan haji
nonkuota tidak mempunyai izin resmi. “Polisi harus mengambil tindakan
tegas dengan memberikan sanksi kepada biro penyelenggara haji ilegal,”
katanya.

Menurut dia, risiko jamaah nonkuota sangat tinggi.
Selain rawan telantar, mereka tidak mendapatkan asuransi. Apalagi
berdasarkan pengalaman, jamaah nonkuota yang meninggal dunia proses
pemakamannya sangat sulit, karena tidak ada otoritas resmi yang menjamin
jika mereka benar-benar warga Indonesia.

“Pemerintah Arab Saudi
membutuhkan jaminan dan keterangan resmi jika ada jamaah yang meninggal
dari otoritas terkait, sementara PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah
Haji) sebagai otoritas resmi, tidak berani memberikan keterangan karena
jamaah nonkuota tidak dalam koordinasi mereka,” kata Suryadharma.

Diminta proaktif
Anggota
Komisi VIII DPR, Herlini Amran, mengatakan, permasalahan haji nonkuota
selalu terulang setiap tahun. Ia meminta pemerintah proaktif dalam
menanganinya sehingga dapat teratasi, baik di dalam negeri maupun Arab
Saudi.

“Keberadaan mereka jelas sangat mengganggu konsentrasi
petugas haji, bahkan dapat menurunkan citra penyelenggaraan haji
Indonesia. Apalagi, Pemerintah Arab Saudi juga mengeluhkan keberadaan
jamaah nonkuota karena berpotensi mengganggu kenyamanan jamaah lain,”
kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Di dalam
negeri, lanjut Herlini, Kemenag perlu mengoptimalkan kerja sama dengan
Kementerian Hukum dan HAM, terkait dengan keimigrasian sehingga
keberangkatan jamaah haji nonkloter itu bisa diatasi sejak sebelum
keberangkatan. Pemerintah juga perlu memberikan sanksi kepada pihak yang
memberangkatkannya.

Untuk penanganannya di Arab Saudi, menurut
Herlini, pemerintah perlu mengoptimalkan peran Kantor Misi Haji
Indonesia (KMHI). Kalau memang sudah mengganggu calon jamaah haji dan
secara hukum juga sudah menyalahi, KMHI bisa memulangkan kembali mereka
ke Tanah Air.

“Munculnya jamaah nonkuota ini bermula dari
panjangnya daftar tunggu kuota haji sehingga ada pihak yang memanfaatkan
situasi itu dengan menawarkan ‘jalan pintas’, namun ilegal. Calon
jamaah haji waiting list ini sudah mencapai 1,4 juta jiwa,” ungkap
Herlini.

Jumlah haji Indonesia dari tahun ke tahun terus
meningkat. Pada musim haji tahun 2011 Indonesia mendapatkan kuota
221.000 orang (termasuk kuota tambahan 10 ribu haji). Hal ini
menunjukkan bahwa dari 237,6 juta jiwa penduduk Indonesia maka yang
berangkat haji masih di bawah 10 persen.

Sementara itu, biaya
naik haji (direct cost) rata-rata sebesar Rp 30.771.900. Angka ini turun
dibanding dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 31.080.600. antara,
ed: asep nur zaman

sumber : republika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here