Anggota
Komisi VIII DPR RI Herlini Amran mengatakan, Undang-Undang Pengelolaan
Zakat yang baru disahkan DPR diharapkan bisa mengatasi persoalan
kemiskinan.
Jumlah penduduk miskin Indonesia yang
mencapai lebih dari 30 juta jiwa, dan diperkirakan 13,7 juta jiwa di
antaranya adalah fakir miskin, maka UU Pengelolaa Zakat diharapkan mampu
memberikan kontribusi di dalam penanganan fakir miskin, ujar Herlini di
Jakarta, Jumat.

“Perkembangan zakat menunjukkan
peningkatan yang signifikan pascaterbitnya UU No 38/1999 tentang
Pengelolaan Zakat. Perkembangan yang menggembirakan itu antara lain
dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakatnya melalui
Lembaga Pengelola Zakat (LPZ),” ujarnya.
Meningkatnya kesadaran berzakat, kata dia, telah menyebabkan semakin meningkatnya jumlah penghimpunan dana.
Dengan jumlah potensi zakat yang begitu
besar sebagaimana hasil riset BAZNAS dan IPB tahun 2011 mengenai potensi
zakat nasional ditemukan angka mencapai Rp217 triliun rupiah atau
setara dengan 3,4 persen dari PDB Indonesia, kata Herlini, bisa menjadi
solusi mengatasi persoalan kemiskinan.
“Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya
UU Pengelolaan Zakat ini bisa disininergikan dengan UU Tentang Fakir
Miskin,` ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Herlini berharap ke depan terjadi
sinergi dan komunikasi antara Badan Zakat Nasional (BAZNAS) selaku
pengelola zakat nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ), Kementerian Agama
dan Kementerian Sosial di dalam penanganan fakir miskin.
“Sinergi ini penting untuk menghindari
tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan. Contoh sederhana adalah
sinergi di dalam pendataan fakir miskin. Dengan adanya penggunaan data
yang sama dan terintegrasi, maka tidak akan terjadi kesalahan dalam
pendistribusian dan pendayagunaan zakat,” ujarnya.
Kepada LAZ Herlini mengimbau agar bisa
menyesuaikan tata organisasinya sesuai dengan UU yang baru. “Pemerintah
juga diharapkan bisa mensosialisasikan UU yang baru ini agar masyarakat
dapat mengetahui dan memahami substansi perubahan UU ini,” ujarnya.
Sebelumnya, ketika RUU Pengelolaan Zakat
akan disahkan menjadi UU, sempat terjadi pembahasan yang alot yang
disuarakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pasal 18
tentang pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang
ditunjuk dengan persyarakat terdaftar sebagai organsiasi kemasyarakatan
Islam yang mengelola pendidikan, dakwah dan sosial.
Konsekuensinya, LAZ yang sudah berjalan
dan berkontribusi selama ini dibawah payung hukum yayasan harus
menyesuaikan diri sesuai dengan UU yang baru.
sumber : depkumham

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here