MedanBisnis – Jakarta.
Anggota Komisi VIII DPR RI Herlini Amran mengatakan, Undang-Undang
Pengelolaan Zakat yang baru disahkan DPR diharapkan bisa mengatasi
persoalan kemiskinan.
Jumlah penduduk miskin
Indonesia yang mencapai lebih dari 30 juta jiwa, dan diperkirakan 13,7
juta jiwa di antaranya adalah fakir miskin, maka UU Pengelolaa Zakat
diharapkan mampu memberikan kontribusi di dalam penanganan fakir miskin,
ujar Herlini di Jakarta, Jumat (28/10).

“Perkembangan zakat
menunjukkan peningkatan yang signifikan pasca terbitnya UU No 38/1999
tentang Pengelolaan Zakat. Perkembangan yang menggembirakan itu antara
lain dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakatnya
melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ),” ujarnya.

Meningkatnya kesadaran berzakat, kata dia, telah menyebabkan semakin meningkatnya jumlah penghimpunan dana.

Dengan
jumlah potensi zakat yang begitu besar sebagaimana hasil riset BAZNAS
dan IPB tahun 2011 mengenai potensi zakat nasional ditemukan angka
mencapai Rp217 triliun rupiah atau setara dengan 3,4% dari PDB
Indonesia, kata Herlini, bisa menjadi solusi mengatasi persoalan
kemiskinan.

“Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya UU
Pengelolaan Zakat ini bisa disinergikan dengan UU tentang Fakir Miskin,”
ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Herlini berharap ke
depan terjadi sinergi dan komunikasi antara Badan Zakat Nasional
(BAZNAS) selaku pengelola zakat nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ),
Kementerian Agama dan Kementerian Sosial di dalam penanganan fakir
miskin.

“Sinergi ini penting untuk menghindari tumpang tindih
dalam pelaksanaan di lapangan. Contoh sederhana adalah sinergi di dalam
pendataan fakir miskin. Dengan adanya penggunaan data yang sama dan
terintegrasi, maka tidak akan terjadi kesalahan dalam pendistribusian
dan pendayagunaan zakat,” ujarnya.

Kepada LAZ, Herlini mengimbau
agar bisa menyesuaikan tata organisasinya sesuai dengan UU yang baru.
“Pemerintah juga diharapkan bisa menyosialisasikan UU yang baru ini agar
masyarakat dapat mengetahui dan memahami substansi perubahan UU ini,”
ujarnya. Sebelumnya, ketika RUU Pengelolaan Zakat akan disahkan menjadi
UU, sempat terjadi pembahasan yang alot yang disuarakan Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pasal 18 tentang pembentukan LAZ wajib
mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan persyaratan
terdaftar sebagai organsiasi kemasyarakatan Islam yang mengelola
pendidikan, dakwah dan sosial.

Konsekuensinya, LAZ yang sudah
berjalan dan berkontribusi selama ini dibawah payung hukum yayasan harus
menyesuaikan diri sesuai dengan UU yang baru. (ant)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here