MedanBisnis – Jakarta.
Anggota Komisi VIII DPR RI Herlini Amran menyayangkan hingga saat ini
Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pornografi belum juga terbit,
sementara Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah
disahkan sejak tahun 2008.
Menurut Herlini di
Jakarta, Jumat (28/10), Undang-Undang Anti Pornografi ini secara jelas
memberikan amanat kepada pemerintah untuk menerbitkan tiga peraturan
pemerintah.

“PP Pornografi terkait dengan tiga kementerian yakni
Kementerian Agama, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Kementerian Komunikasi dan Informatika,” ujarnya.

“Sebagaimana
diketahui Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan sebagian pihak
untuk membatalkan sebagian pasal UU Pornografi karena tidak bertentangan
dengan UUD 1945, artinya keberadaan UU ini sangat penting bagi
kehidupan berbangsa,” ujarnya.

Namun, ia menambahkan, sangat
disayangkan pemerintah sangat lambat dalam menindaklanjuti penerbitan
Peraturan Pemerintah. DPR minta pemerintah segera menerbitkan PP nya
sehingga UU ini bisa diimplementasikan.

Anggota Fraksi PKS Dapil
Kepulauan Riau ini berharap kedepan dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah bisa menjadi solusi atas terjadinya kasus-kasus pornografi
dan pornoaksi yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat baik di
dunia nyata maupun di dunia maya.

Peraturan Pemerintah Peraturan
Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
Peraturan Pemerintah berfungsi sebagai aturan organik daripada
Undang-Undang.

Lebih lanjut Herlini mengatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga yang banyak mengakses pornografi. (ant)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here