Senayan – Anggota Komisi VIII DPR
RI Herlini Amran mendukung diperluasnya Program Keluarga Harapan (PKH)
yang akan diluncurkan pemerintah. Program itu diyakini bakal mempercepat
penanggulangan kemiskinan.

Menurut Herlini, hingga Maret 2011,
sesuai  data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin (penduduk
dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di
Indonesia mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen). Sedangkan sebanyak
13,7 juta jiwanya diperkirakan tergolong fakir miskin.

Herlini yang sedang melakukan kunjungan kerja bersama Komisi
VIII ke Kalimantan Barat, mengomentari rencana pemerintah meluncurkan
PKH untuk 3 juta keluarga pada tahun 2014. PKH yang telah dilaksanakan
sejak tahun 2007 sudah saatnya dijadikan program nasional sebagaimana
halnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Namun,
Herlini meminta agar koordinasi dan sasaran program PKH ini diperjelas,
apakah koordinasinya tetap di bawah Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagaimana saat ini atau segera
menyesuaikan dengan UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Selanjutnya terkait dengan sasaran program. apakan untuk fakir miskin
atau untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang selama ini
dipahami masyarakat karena memang nomenklatur fakir miskin ini termasuk
belum terunifikasi.

“Permasalahan ini bisa diselesaikan dengan
mempercepat lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana yang
diamanatkan Undang-undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin yang disahkan tanggal 18 Agustus 2011. Tujuannya jelas agar
penanganan fakir miskin bisa dimulai dengan terintegrasi dan
terkoordinasi dengan baik,” papar Herlini dalam rilis yang diterima Jurnalparlemen.com, Senin (31/10).

Herlini
menambahkan, UU tersebut secara jelas menyatakan bahwa fakir miskin
adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian
dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya
dan/atau keluarganya.

Menurut Herlini, Peraturan Pemerintah ini
diharapkan bisa memperjelas peranan Dinas Sosial di daerah dalam
melaksanakan program tersebut. PP ini juga perlu memperkuat sistem
koordinasi Dinas Sosial dengan instansi terkait. “Dalam hal pendataan,
penting diperhatikan bahwa data fakir miskin mesti by name by address sehingga program tersebut bisa tepat sasaran,” jelas Herlini.

Politisi
Partai keadilan Sejahtera ini mengatakan, UU Penanganan Fakir Miskin
juga secara jelas menyebutkan bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya
yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program
dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi
kebutuhan dasar setiap warga negara.

Undang-Undang ini juga
memberikan kejelasan tentang hak yang akan diterima fakir miskin, antara
lain memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, memperoleh
pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan
martabatnya, dan mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun,
mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan
karakter budayanya.

Dengan berbagai hak yang akan diterima fakir
miskin, Herlini berharap terjadi perbaikan kualitas fakir miskin. “Oleh
karena itu, kita mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan
Pemerintah (PP) tentang Penanganan Fakir Miskin ini. Hal ini penting
menjadi catatan kita karena UU ini mengamanatkan adanya Peraturan
Pemerintah mengenai pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25.” 

sumber : jurnalparlemen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here